Rapat bahas revisi KUHP, setengah anggota Komisi III DPR absen
Dari 53 anggota Komisi III DPR, hanya 25 orang yang hadir saat rapat bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membahas rancangan tingkat satu pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun sayang, raker yang dirasa amat penting ini justru hanya dihadiri oleh kurang dari separuh anggota komisi bidang hukum dan HAM itu.
"25 dari 53 anggota Komisi III yang hadir. Lalu 9 dari 10 Fraksi DPR," kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang memimpin rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).
Beberapa hal yang menjadi agenda rapat kali ini adalah penjelasan keterangan presiden terhadap rancangan undang-undang tentang KUHP. Kemudian pandangan fraksi-fraksi mengenai keterangan yang disampaikan presiden tentang rancangan undang-undang KUHP.
Dalam rapat ini, langsung dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yasonna hadir didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian Hukum dan HAM sekitar Pukul 15.30 WIB.
"Setelah itu mengambil kesimpulan, kesepakatan pembentukan panja. Rapat akan ditutup paling lambat 16.30 WIB," kata Benny.
Baca juga:
Komisi III klaim pembahasan RUU KUHP selesai 2 tahun lagi
Sudah diserahkan ke DPR, revisi KUHP tinggal menunggu pembahasan
Pimpinan Komisi III DPR pesimis RUU KUHP bisa selesai tahun ini
Mantan wakapolri sebut revisi KUHP sudah sangat mendesak
Sulit bukti, dukun santet tetap bisa dibui
-
Kapan KM Rezki tenggelam? Peristiwa tenggelamnya KM Rezki diperkirakan terjadi sekira pukul 13.25 WITA, Sabtu, 2 Desember 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).