Rapat dengan Kepala Daerah, DPR Sebut Papua Idealnya Punya 7 Provinsi
Saat ini baru ada dua provinsi saja di Papua.
Komisi II DPR menggelar Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa kepala daerah di Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11). Dalam RDPU itu mereka membahas usulan pemunculan Provinsi Papua Tengah.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan memang idealnya Papua memiliki tujuh provinsi. Namun saat ini baru ada dua provinsi saja.
-
Siapa yang memimpin penyerahan bantuan 'Kemendag Peduli' di Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki. Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.
-
Kapan Pekan Gawai Dayak digelar? Perempuan Suku Dayak berbalut busana adat itu salah satunya saat acara Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-37 Kalimantan Barat yang digelar di Rumah Radakng, Pontianak, Sabtu (20/5). Pekan Gawai Dayak akan digelar selama empat hari hingga Selasa, 23 Mei 2023.
-
Di mana Desa Pelemwatu terletak? Desa Pelemwatu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur berhasil mengubah kesan tertinggal menjadi desa mandiri.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
"Bahwa idealnya tanah papua ini terdiri dari minimal tujuh provinsi karena berasal dari tujuh suku besar. Kita baru punya dua sekarang dan saya kira kalau kita melihat dinamika yang terjadi hingga saat ini," kata Doli dalam RDPU.
Pemekaran Adalah Solusi
Dia menilai memang tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah di Papua selain pemekaran. Maka dari itu, lanjut Doli, Komisi II akan mencari cara agar bisa memekarkan Papua meskipun masih ada moratorium pemekaran.
"Tapi ada satu pemikiran, ada satu cara yang mungkin ini bisa dikaji, ini juga pernah kita sampaikan pada mendagri supaya memang penyelesaian papua ini berbeda, kita buat secara khusus dengan pemekaran-pemekaran di daerah lain," ungkapnya.
"Mungkin kita bisa masuk kepada kajian atau penyempurnaan UU Otsus. Itulah kenapa makanya juga didalam rapat kami, rapat internal dan juga telah kita sampaikan ke prolegnas, salah satu prioritas dalam revisi UU Komisi II itu dimasukkanlah revisi UU Otsus Papua," sambungnya.
Pemerintah Prioritaskan Papua
Politikus Partai Golkar ini meminta setelah RDPU tidak ada lagi masalah di Papua. Pasalnya, pemerintah pusat sudah meluangkan dan memprioritaskan semua masalah di Papua.
"Jadi intinya adalah saya sebagai pimpinan Komisi II bahwa kami punya komitmen kuat untuk menjaga NKRI dan kami punya rasa yang sama dengan bapak-bapak di Papua dan untuk itu, kepentingan, kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua juga menjadi komitmen kami," ucapnya.
Kajian Bentuk Papua Tengah
Di tempat yang sama, Bupati Nabire, Isaias Douw mengatakan pihaknya sudah lama berjuang untuk membuat provinsi Papua Tengah. Maka dari itu, dia ingin bertemu dengan Komisi II DPR.
"Papua Tengah itu sudah lama berjuang, pertama waktu Irian Jaya Barat lima kabupaten sekarang tujuh kabupaten. Jadi dari perjuangan sekian lama hari ini oleh DPR RI Komisi II intinya sudah setuju untuk pemekaran Papua Tengah," ujar Isaias.
Kemudian, Bupati Puncak, Willem Wandik mengatakan pihaknya sedang melakukan kajian soal Papua Tengah dengan Universitas Gajah Mada. Kajian itu akan segera diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri pada Desember mendatang.
"Hasil kajian kita tunggu, nanti kita akan menyampaikan kepada yang bersangkutan Menteri Dalam Negeri," tandasnya.
(mdk/ray)