Rapat konsultasi, Ical Cs mau jelaskan kemenangan di PTUN & PN Jakut
Menang di PTUN dan PN Jakut, kubu Ical klaim paling berhak pimpin Pilkada.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid mengatakan, rapat konsultasi nasional ini merupakan tindak lanjut dari keputusan PTUN beberapa waktu lalu yang membatalkan SK Menkum HAM atas pengesahan kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono.
Menurut Nurdin Halid, Ical akan mensosialisasikan hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
"Ini rapat konsultasi nasional, membicarakan putusan PTUN, putusan PN Jakarta Utara dan Islah," kata Nurdin Halid di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (2/6).
Selain itu, Nurdin menambahkan, rapat nasional malam ini juga akan mensosialisasikan islah dengan kubu Agung Laksono. Menurut dia, poin empat tentang islah harus dijelaskan secara detail siapa nanti yang berhak menandatangani rekomendasi pencalonan kepala daerah ke KPU.
Nurdin mengklaim, bila setelah keputusan gugatan di PN Jakarta Utara, maka yang menandatangani adalah kubu Ical. Hal ini sejalan dengan keputusan PTUN yang membatalkan SK Menkum HAM akan pengesahan kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono.
"Hasil gugatan Provisi mengingat tidak bisa dibanding, tidak bisa dikasasi, poin islah ke 4 sudah terjawab yang tanda tangan hasil Munas Riau," tandasnya.
Seperti diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara mengabulkan permohonan yang diajukan Golkar Kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB). Putusan ini menguatkan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 sebagai kepengurusan yang sah.
PN Jakarta Utara menyatakan, sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa Partai Golkar yang melibatkan kubu Munas Bali dan kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, kepengurusan yang sah adalah hasil Munas Riau 2009 dengan Ketua Umum Ical dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Baca juga:
Agung Laksono Cs Musda di Bali, kubu Ical rapat konsultasi nasional
Disuruh bubar polisi, Golkar kubu Agung tetap gelar Musda di Bali
Loyalis Ical datang, Musda Golkar Bali kubu Agung dibubarkan polisi
Loyalis Agung ngotot tak bakal serahkan kantor Golkar ke kubu Ical
Yusril minta Agung Laksono patuhi putusan hakim, Ical pimpin pilkada
Kubu Ical minta Agung Laksono Cs tak lagi melawan usai putusan sela
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Kenapa Golkar belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Oleh sebab itu, Doli mengatakan alasan itu yang membuat Golkar belum memutuskan nasib Ridwan Kamil. Pengumuman baru akan dilakukan akhir Juli atau awal Agustus mendatang. “Kesepakatan antara Pak Airlangga dengan pimpinan partai politik lain kita tunggu sampai akhir Juli atau awal Agustus,” kata Doli.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.