Rapat Pleno Hasil Pemilu Luar Negeri, Saksi Ganjar-Mahfud Cecar KPU soal Anomali Sirekap

Rapat yang dimulai pagi sempat diskors karena keperluan internal jajaran komisioner KPU bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Di bagian awal sudah dibacakan tata tertib dan sekarang kita bacakan alur rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional," kata Hasyim di ruang rapat utama lantai 2 Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Seusai menjelaskan alur tersebut, Hasyim hendak memulai penghitungan suara. Namun, rentetan pertanyaan disampaikan Saksi Ganjar-Mahfud yang ikut dalam rapat.

"Kalau ada kejadian khusus di TPS hendak kita selesaikan dulu lalu kita lanjutkan pembacaan rekap, jadi selesaikan konfliknya dulu, jangan ditempatkan di akhir," kata saksi PDIP bernama Harly di lokasi yang sama.

Pertanyaan tersebut pun dijawab Hasyim. Menurut dia, pihaknya tidak akan menyepelekan konflik dan akan dibahas di rapat pleno sebelum rapat ditutup.

Setelah itu, pertanyaan juga kembali datang dari seorang bernama Muladin sebagai saksi dari Ganjar-Mahfud. Dia bertanya soal keabsahan Sirekap yang menurut dia sudah membuat gaduh.

"Yang saya ingin tanya adalah kepastian dari Sirekap yang sudah membuat kegaduhan karena pemahaman yang berbeda, kemudian sinkronisasi data Sirekap yang tidak melibatkan kami, kenapa?" tanya Muladin.

"Pada dasarnya proses penghitungan suara di TPS dituangkan di form C plano, sehingga ada hasil pembacaan sistem (Sirekap) yang tidak sinkron maka yang jadi rujukan ya unggahan form C tadi," jelas Hasyim.

Dia pun menegaskan, Sirekap hanya berupa alat bantu penghitungan suara. Yang menjadi patokan adalah foto form C plano.

"Jadi kalau terjadi anomali kita akan mengecek unggahan foto yang ada di Sirekap tadi. Makanya yang kita gunakan hari ini (dalam rapat pleno) adalah form yang diunggah tadi," jelas Hasyim.

"Tapi kenapa peserta Pemilu tidak dilibatkan?" tanya Muladin lagi.

"Kalau koreksi itu semua peserta Pemilu saksinya diundang, tapi kalau koreksi Sirekap bisa dilihat oleh semua pihak dan KPU yang mengoreksi itu, karena sebagai sistem ada log activity dan catatannya ada dan bisa diunduh juga diperiksa," ungkap Hasyim.

Rapat pleno nasional Pemilu luar negeri hari ini akan menghitung 127 dari 128 PPLN. Sisa satu PPLN yang belum dihitung adalah Kuala Lumpur karena akan melakukan pemungutan suara ulang.