Reaksi Jokowi Saat Ditanya soal Film Dirty Vote
Film ini membahas tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum menonton film dokumenter bertajuk ‘Dirty Vote’ yang viral beberapa hari terakhir.
- VIDEO: Presiden Jokowi Blak-blakan Soal Gibran, Pemilu 1 Putaran & Kecurangan
- VIDEO: Jawaban Tak Terduga Presiden Jokowi Ditanya Soal Film Dirty Vote
- Reaksi Jusuf Kalla Usai Dilaporkan ke Bawaslu Gara-Gara Komentari Film Dirty Vote
- VIDEO: Beda Reaksi TKN Prabowo dan TPN Ganjar Tanggapi Geger Film Dirty Vote
Reaksi Jokowi Saat Ditanya soal Film Dirty Vote
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum menonton film dokumenter bertajuk ‘Dirty Vote’ yang viral beberapa hari terakhir. Adapun film ini membahas tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Belum (nonton dirty vote)," kata Jokowi usai mencoblos di TPS 10 RW 02, Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Dia mengatakan, masyarakat dapat melapor ke Bawaslu apabila ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024. Selain itu, Jokowi juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan kecurangan.
"Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum ini kan masih ada gugatan lagi di MK," tutur Jokowi.
"Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti," sambungnya.
Sementara itu, Jokowi ingin Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.
Dia berharap Pemilu 2024 bisa menjadi pesta rakyat yang bisa membawa kegembiraan.
"Ya pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber dan aman. Itu yang kita harapan,"
jelas Jokowi.
merdeka.com
Masyarakat Indonesia saat ini ramai membahas terkait film dokumenter viral tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024. Film bertajuk ‘Dirty Vote’ itu merupakan film karya sutradara Dandhy Dwi Laksono.
Film Dirty Vote menyoroti desain kecurangan pemilu yang dinilai dapat merusak demokrasi yang ada di Indonesia.
Selain itu, film ini mempunyai narasumber dari tiga ahli hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Melalui film tersebut ketiga pakar hukum tata negara secara bergantian dengan bersama menjelaskan rangkaian peristiwa yang diyakini sebagai kecurangan pemilu. Film tersebut juga berisi tentang kekuasaan yang disalahgunakan.