Rekomendasi dewan pengawas KPK batal, Ketua Pansus tegaskan tak ada intervensi
Rekomendasi dewan pengawas KPK batal, Ketua Pansus tegaskan tak ada intervensi. Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa membantah ada intervensi dari pihak luar terkait batalnya sejumlah rekomendasi akhir. Salah satu rekomendasi yang dibatalkan adalah rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK.
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa membantah ada intervensi dari pihak luar terkait batalnya sejumlah rekomendasi akhir. Salah satu rekomendasi yang dibatalkan adalah rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK.
"Enggak ada, enggak ada. Saya kan senyum-senyum saja," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa jabatan Basaria Panjaitan di KPK? Melansir dari merdeka.com, Basaria diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Hanan diperiksa KPK? Dirinya pun dicecar penemuan sejumlah uang pada saat penyidik KPK menggeledah rumah CEO PT Mulia Knitting Factory itu. "Pada saksi, tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain kaitan temuan sejumlah uang saat dilakukan penggeledahan di rumah kediamannya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/3).
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
Agun mengatakan, pembentukan dewan pengawas akan diserahkan kepada KPK. Namun, kata Agun, Pansus menganggap pengawasan terhadap lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi diperlukan.
"Lembaga pengawas itu kita serahkan sepenuhnya kepada KPK itu sendiri. Tapi kita menganggap lembaga pengawas di internal lembaga masing-masing itu perlu ada sebuah mekanisme yang semakin terukur semakin baik. Bentuknya seperti apa kita serahkan," tegasnya.
Tak hanya itu, Agun menyebut tak ada pelibatan Presiden Joko Widodo untuk menjalankan rekomendasi Pansus termasuk pembentukan Dewan Pengawas KPK. Rekomendasi akan tetap diarahkan ke KPK karena menjadi subjek dan objek penyelidikan Pansus angket KPK.
"Iya itu juga tadi yang disepakati di antaranya karena subjek dan objek penyelidikannya itu KPK maka memang rekomendasi kita itu fokus diarahkan ke KPK," terangnya.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, pihaknya tak ingin memaksakan rekomendasi harus dijalankan oleh KPK. Pansus menyerahkan penilaian terkait hal itu kepada publik.
"DPR ini kan lembaga politik, keputusannya keputusan politik bukan keputusan hukum. Konsekuensinya biar publik yang menilai sendiri," tambahnya.
Terpisah, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Teuku Taifiqulhadi mengatakan, pihaknya telah membatalkan rekomendasi mengenai pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansus menilai pembentukan dewan pengawas tidak terlalu penting dalam memperbaiki tata kelola di KPK.
"Kemudian ada hal yang menjadi sisipan yang kami anggap tak terlalu penting seperti misalnya masalah pengawasan dan sebagainya, itu kami cabut kembali. Tidak terlalu masalah hal tersebut dan hal yang seperti itu yang kami perbaiki," kata Taufiqulhadi.
Taufiqulhadi menuturkan, alasan mencabut rekomendasi Dewan Pengawas karena enggan dianggap melemahkan KPK. Lagipula, pembatalan rekomendasi pembentukan tidak mengubah subtansi dari rekomendasi secara keseluruhan menyangkut tata kelola KPK.
Baca juga:
Ketua DPR tepis tudingan miring soal rekomendasi Pansus KPK
Pimpinan DPR tegaskan RUU Penyadapan berlaku untuk semua lembaga
Pansus batalkan rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas KPK
Pansus Angket KPK undang ahli minta pendapat soal rekomendasi akhir
Fahri dukung dibuat UU Penyadapan karena keadaan sudah darurat
Fahri Hamzah minta Jokowi dilibatkan jalankan rekomendasi Pansus KPK
Fahri Hamzah nilai rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas KPK sudah terlambat