Respons KPU Dituding DPR 70 Persen Komisioner Tak Layak

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Moch Afifuddin enggan merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang yang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak pakai. Afifuddin menyebut kerja-kerja KPU diawasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Saya tidak ada komentar soal itu. Artinya, begini KPU inikan dalam kerja-kerja selalu diawasi dan kalau ada hal yang melanggar pasti ada potensi di DKPP-kan," ujar Afifuddin di Makassar, Minggu (19/5).

Pihak Tidak Puasa Kinerja KPU Diminta Lapor DKPP

Afifuddin menjelaskan DKPP bisa memberhentikan komisioner KPU jika melakukan pelanggaran. Untuk itu, Afifuddin menyarankan kepada pihak-pihak yang tidak puas kinerja KPU untuk menempuh jalur DKPP.

"Pemberhentian di DKPP kan ada. Nah silakan ditempuh jalur-jalur yang ada," tegas Afifuddin.

Sementara terkait Peraturan KPU (PKPU) mengenai syarat calon kepala daerah jalur partai politik, Afifuddin mengaku tinggal menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

"Sudah. Tinggal mau diharmonisasi di Kemenkum HAM," kata Afifuddin.

Meski belum terbit, Afifuddin menambahkan PKPU lama sampai saat ini masih berlaku.

"Prinsipnya begini, PKPU belum selesai, tapi yang lama kan masih berlaku. Jadi tidak ada kekosongan (aturan)," tegas Afifuddin.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak. Hal itu disampaikan politisi PDIP itu saat rapat di Komisi II DPR RI, Rabu (15/5).

“Saya tidak tahu bagaimana cara rekrutmen KPU di daerah itu. Saya nyatakan hampir 70 persen Komisioner KPU tidak layak pakai. Kenapa? Tidak punya integritas. Mereka hanya cari kerja, bukan untuk kerja,” kata Junimart.