Anggota Komisi II dari PDIP Ini Sebut Pilkada 2024 Gagal dan Minta KPU Hingga Kapolri Mundur, Ini Alasannya
Dia menyoroti 60 persen Pilkada harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut pelaksanaan Pilkada 2024 di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) gagal. Sebab, 60 persen Pilkada harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Hal itu dia sampaikan saat rapat dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
"Kita bangga sekali dengan hari ini karena sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah, sah," kata Deddy.
"Kenapa saya katakan begitu, 545 daerah Pilkada, oke, total putusan itu menyangkut 310, bukan berarti di luar 310 itu enggak ada masalah, 310 itu hampir 60 persen dari total Pilkada kita, hampir 60 persen. Gila itu," sambungnya.
Sebagai pertanggungjawaban atas kegagalan tersebut, dia meminta komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tito Karnavian Mendagri, hingga Kapolri Listyo Sigit untuk mundur dari jabatannya.
"Saya enggak tahu kita punya hak enggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua, KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini, DPR juga, supaya adil, enggak apa-apa kalau kita perlu mundur berjemaah saya siap, supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini lho," imbuh dia.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengingatkan, DPR RI memiliki aturan baru yang tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib. Aturan itu bisa mengevaluasi pejabat negara.
"Catatan penting bagi kita semua bapak dan ibu, kita kebetulan ada tatib baru salah satu tatib baru adalah mengevaluasi," kata Dede Yusuf.
Dia tak menutup kemungkinan, jika akan memanggil anggota KPU hingga Bawaslu untuk mengevaluasi terkait kinerja saat pelaksanaan Pilkada 2024.
"Kemarin kita panggil DKPP, mungkin kita ke depan Panggil KPU khusus mengevaluasi masalah ini. Jika dirasa ternyata ada ketidakcermatan penyelenggara di daerah, mau tidak mau kita harus evaluasi termasuk Bawaslu juga," imbuhnya.
