Revisi UU ITE Bisa Masuk Prolegnas 2021
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, wacana revisi UU Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) masih mungkin masuk Prolegnas. DPR bisa mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, wacana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih mungkin masuk Prolegnas. DPR bisa mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah.
"Karena kan Prolegnas belum disahkan. Jadi nanti mekanismenya butuh raker ulang untuk kemudian itu diusulkan oleh pemerintah," ujar Willy kepada wartawan, Selasa (16/2).
-
Apa yang dimaksud dengan revisi UU ITE jilid II? Revisi UU ini dikarenakan masih adanya aturan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat.
-
Kenapa revisi UU ITE jilid II ini dianggap penting? Untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.
-
Kapan revisi UU ITE jilid II mulai berlaku? Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
-
Mengapa Revisi Kedua UU ITE dianggap sebagai momentum untuk melindungi hak anak di ruang digital? Revisi Kedua UU ITE dianggap sebagai momentum perlidungan hak anak di ruang digital. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen APTIKA) Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan Perubahan Kedua (UU ITE) akan meningkatkan perlidungan anak-anak yang mengakses layanan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
-
Bagaimana menurut Menkominfo Budi Arie, revisi UU ITE jilid II dapat menjaga ruang digital di Indonesia? Yang pasti kan pemerintah ingin menjaga ruang digital kita lebih kondusif dan lebih berbudaya.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
DPR maupun pemerintah bisa membuat usulan revisi UU ITE itu. Willy mengatakan, bisa dalam waktu dekat pimpinan Baleg koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membahas usulan revisi UU ITE ini. Baik secara informal, maupun formal dalam rapat kerja.
"Mungkin habis ini pimpinan Baleg dengan Menkum HAM akan koordinasi lah siapa yang jadi pengusul RUU ini," kata politikus NasDem ini.
Willy mengatakan, selama ini ada beberapa fraksi yang mengusulkan revisi UU ITE. Yang biasa menyuarakan adalah PKS, NasDem dan beberapa anggota lain.
"Pembahasan belum, tapi aspirasi banyak dari PKS, NasDem dari beberapa teman-teman banyak yang ngusulin untuk itu direvisi," kata dia.
Hanya saja, Willy mengakui belum secara langsung ada komunikasi dengan pemerintah. Baru kode yang dilemparkan Presiden Joko Widodo kemarin.
Revisi UU ITE itu belum bisa berjalan karena Komisi I masih membahas RUU Perlindungan Data Pribadi hingga RUU Penyiaran. Serta, perlu juga membahas dengan Komisi III.
"Ini semua satu genre ini semua sama PDP. Ada keamanan siber, ada revisi UU ITE banyak sekali PR kita. Karena ITE ini berkaitan dengan KOmisi III maka nanti kemudian akan kita bahas," jelas Willy.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut, Undang-undang ITE dibuat agar ruang digital di Indonesia menjadi sehat. Namun, dia meminta pelaksanaan undang-undang ITE tidak menimbulkan rasa ketidakadilan ketika menjerat orang.
Oleh karena itu, Jokowi minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang-undang ITE. Dia ingin pasal pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati.
"Kalau Undang-Undang ITE, tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini, karena di sinilah hulunya, di sinilah hulunya, revisi," kata Jokowi dalam rapim TNI-Polri, Senin (15/2).
Terutama, kata Jokowi, menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda berbeda. Yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.
Jokowi juga meminta jajaran TNI-Polri menjunjung tinggi rasa keadilan kepada masyarakat ketika ingin menindak hukum. Jokowi menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat.
"Negara kita negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil-adilnya melindungi kepentingan yang lebih luas dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini merasa belakangan ini banyak masyarakat yang saling melapor. Tetapi, kata dia ada rujukan hukumnya yaitu undang-undang ITE.
Baca juga:
DPR: Polri Harus Pilah Laporan UU ITE, Jangan Tidak Masuk Unsur Pidana Dipaksakan
Anggota Komisi I: UU ITE Harus Jadi Pagar Dalam Memanfaatkan Media Digital
PDIP Sebut Butuh Pedoman Penafsiran agar Pasal UU ITE Tidak Multitafsir
PKB Usul Dibuat Draf RUU ITE Soal Penertiban Info Palsu & Buzzer Bernaluri Hoaks
Golkar: Jokowi Tangkap Fakta Penerapan Pasal UU ITE Membuat Takut Masyarakat
UU ITE dan Demokrasi yang Mengekang