Ridwan Bae: Kalau sanksi berat, Setya Novanto tak otomatis lengser
Ridwan Bae menuding nuansa politis sidang etik menginginkan melengserkan Novanto dari kursi Ketua DPR.
Dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto, ada enam anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mengajukan sanksi berat diikuti pembentukan panel untuk memutuskan nasib Setya Novanto. Salah satunya anggota MKD dari Partai Golkar, Ridwan Bae.
Ternyata ini adalah strategi untuk menyelamatkan Setya Novanto agar tidak langsung lengser dari kursi pimpinan DPR. Dia menjelaskan, jika nanti pandangan anggota MKD adalah memutuskan pelanggaran berat, maka Novanto tak bisa langsung diberhentikan dari jabatannya. Sebab harus membentuk panel yang hasilnya disetujui atau tidak di paripurna.
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Siapa yang mendapat santunan duka dari Jokowi? Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.
-
Apa yang Prabowo katakan tentang dirinya menjual nama Jokowi? Masa gue jualan orang lain ya kan, emangnya gua goblok," tegasnya.
-
Bagaimana Serka Sudiyono mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi? Saat itu pula Serka Sudiyono mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Ia pun tak menyangka, hari di mana ia mendapat hadiah sepeda itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya. Sepeda itu langsung dipakai oleh anaknya ke sekolah.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
"Tidak bisa (langsung copot jabatan Ketua DPR). Penentuannya mesti melalui panel dulu. Itu Undang-undang," kata Ridwan di sela rapat perumusan sanksi Novanto oleh MKD di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).
Ridwan menegaskan, dalam panel nanti pasti akan muncul perdebatan apakah Novanto bersalah atau tidak. Maka dari itu belum tentu Novanto dikenai sanksi.
"Kita minta diadakan panel etik, karena panel bisa menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar," tuturnya.
Namun sejauh ini Ridwan mengakui bahwa lebih banyak yang inginkan Novanto dihukum sedang. Di saat skorsing, 9 anggota MKD memilih sanksi sedang, 6 anggota ingin sanksi berat.
"Sepertinya lebih banyak yang sedang, karena tujuan politisnya lebih tinggi, menghentikan Novanto dari kursi Ketua DPR," ungkapnya.
(mdk/noe)