Romo Magnis anggap pilkada lewat DPRD sebagai tragedi demokrasi

Romo Magnis menegaskan, demokrasi adalah dari rakyat dan untuk rakyat.

Guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STF) Franz Magnis Suseno berharap pilkada tetap dilakukan secara langsung dan tidak lewat DPRD. Karena itu, DPR agar segera mengesahkan Perppu Pilkada menjadi UU Pilkada.

"Ini akan menjadi tragedi kalau menjadi langkah pertama membongkar demokrasi yang sudah diinstal setelah jatuhnya Soeharto, jangan-jangan nanti gubernur, bupati dan presiden juga tidak lagi dipilih rakyat, kalau ke arah itu tentu tragedi," kata Romo Magnis di Gedung IASTH Universitas Indonesia, Salemba Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Romo Magnis menegaskan, demokrasi adalah dari rakyat dan untuk rakyat. "Saya kira kami jangan lepaskan pemilihan langsung rakyat dari tangan rakyat," tegasnya.

Di forum yang sama, Guru Besar Administrasi Publik UGM Wahyudi Kumorotomo mengatakan dirinya kecewa dengan pilkada lewat DPRD lantaran keputusan itu diambil secara sepihak tanpa melibatkan rakyat. "Keputusan itu dilakukan tanpa konsultasi kepada rakyat dulu, tapi ini kan tiba-tiba diputuskan, saya khawatir elite politik nanti mengarah pada hal yang lebih oportunis dan pragmatis, kalau tidak diingatkan oleh rakyat, media massa dan intelektual, kita akan menyaksikan kemunduran demokrasi," katanya.

Dia dan sejumlah akademi siap mengajukan judicial review ke MK terkait UU Pilkada. "Selain judicial review, pembentukan opini publik juga perlu agar rakyat tahu apa yang terjadi," ujarnya.