Saat Elite Partai Gusar Ada Rencana Koalisi Gemuk ala Jokowi
Beberapa di antaranya beralasan jika partai koalisi Jokowi sudah cukup gemuk untuk ditambah partai lain.
PAN, Demokrat serta Gerindra membuka peluang bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Namun, beberapa parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin menilai tak perlu lagi parpol tambahan di koalisi pemerintah.
Beberapa di antaranya beralasan jika partai koalisi Jokowi sudah cukup gemuk untuk ditambah partai lain. Saat ini koalisi Jokowi terdiri dari PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PPP, Hanura, PSI dan Perindo.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Siapa yang menyatakan bahwa Jokowi memuji pencapaian PKB? Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanul Haq mengungkap isi pertemuan Jokowi dan dua menteri PKB itu.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
Berikut beberapa partai yang menolak ada tambahan partai baru gabung dalam koalisi Jokowi:
NasDem
Sekretaris Jenderal Partai Nasional demokrat (NasDem) Johnny G. Plate memberi sinyal bahwa koalisi partai pengusung Jokowi-Ma'ruf tak membutuhkan partai oposisi untuk bergabung dalam barisan pendukung pemerintah. Dia mempertanyakan manfaat politik jika partai oposisi bergabung.
"Apa manfaatnya? apa sumbangsihnya untuk Pemerintah saat ini? Dan saya belum lihat manfaatnya dari sisi politik," kata Johnny.
Menurutnya, parpol yang kini berada di koalisi sudah memegang suara mayoritas di Parlemen. Sehingga tidak membutuhkan parpol di luar koalisi untuk bergabung.
Meskipun demikian, dia tidak menepis kemungkinan ada pertimbangan lain dari Jokowi untuk tetap mengajak partai oposisi bergabung dalam koalisi.
"Tapi mungkin saja ada proposal-proposal yang menambah azas manfaat kepentingan yang untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Mungkin saja," jelas Johnny.
PKB Tolak Partai Pendukung Prabowo Gabung Koalisi Jokowi
Setuju dengan NasDem, PKB juga menolak memberi ruang bagi partai koalisi Prabowo-Sandiaga bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beralasan koalisi Jokowi kini sudah cukup gemuk untuk ditambah partai lain.
"Saya setuju. Ini sudah banyak," kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/7).
Menurutnya, kebersamaan yang dibangun dengan partai koalisi Prabowo tidak harus gabung ke koalisi Jokowi. Sebab, kata Cak Imin, membangun sebuah koalisi membutuhkan waktu lama.
"Cukup bareng-bareng nanti. Kalau kebersamaan bisa ya nanti tetap bersama. Tapi butuh waktu untuk sosialisasi bersama," jelas Cak Imin.
Kekuasaan Kalau Terlalu Gemuk Jadi Tidak Lincah
PDIP juga menilai sebaiknya tidak ada lagi penambahan di partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, mengatakan jika ada penambahan partai akan membuat koalisi menjadi gemuk dan tidak lincah.
"Dan saya kira kekuasaan itu kalau terlalu gemuk itu justru menjadi tidak lincah. Ya kita menghindari terjadinya obesitas kekuasaan. Sehingga saya rasa dengan koalisi yang ada tentu sudah efektif di pemerintahan ke depan," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).
Menurut Andreas, saat ini koalisi sudah lebih dari cukup. Sehingga tidak perlu ada penambahan partai koalisi. " Kita butuh juga ada kekuatan politik lain di luar pemerintahan untuk menjaga check and balance," ungkapnya.
(mdk/has)