Satu calon Ketum Golkar diisukan sebar uang buat DPD di Jawa tengah
Sebelumnya, Plt Ketua DPD I Golkar Sumut mengaku ditemui 28 pengurus DPD I karena ada Caketum Golkar di Munas sebar duit
Politik transaksional terus menjadi sorotan jelang pemilihan ketua umum baru Partai Golkar. Setelah isu adanya pembagian uang kepada anggota DPD I beberapa waktu lalu, isu yang sama kembali terjadi. Salah satu kandidat Ketum Golkar dikabarkan membagikan uang di Jawa Tengah.
"Ada yang membagikan 10 ribu dollar Singapore, 1.000 dollar Singapore dan Rp 100 juta rupiah per DPD Kab/Kota," kata Inisiator Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (22/2).
"Hal ini menunjukkan mental kader sudah ada di titik nadir," sambung dia.
Selain mengkritik adanya pembagian uang, Ahmad juga mempertanyakan sumber dana tersebut. Jangan-jangan, kata dia dana tersebut merupakan kongkalikong oknum tertentu demi sebuah tujuan tersembunyi yang tentunya merusakan nama dan citra partai beringin.
"Yang jadi pertanyaan adalah dari mana sumber dana mereka yang bagikan itu? Apa itu uang hasil usaha keringat sendiri?" kritik dia.
"Yang sangat berbahaya adalah apabila uang itu berasal dari 'bokhir' atau 'cukong' yang pasti akan menitipkan kepentingannya kepada para calon ketua umum itu," sambung dia.
Politik uang sangat disayangkan Wasekjen DPP Munas Riau ini. Politik uang bagi dia akan melahirkan pemimpin partai yang hanya menyandera partai pada kepentingan dan menjauhkannya dari idealisme partai.
"Kalau itu yang terjadi maka partai akan tersandera oleh kepentingan mereka dan dapat dipastikan partai akan jauh dari fungsinya sebagai kekuatan dan pembela rakyat. Partai akan menjadi pembela para cukong. Atau yg lebih berbahaya lagi, bila uang itu berasal dari permainan politik anggaran seperti yang sering tercium," tukas dia.
Dia mengatakan politik uang tak hanya berbahaya bagi partai tetapi juga pada sistem demokrasi yang sedang dan terus di bangun di Indonesia.
"Situasi itu tentu tidak menguntungkan bagi perbaikan dan kebaikan partai ke depan. Bahkan bila praktik itu tidak mampu lagi dicegah bahkan terus melembaga, maka itu juga akan mengancam pertumbuhan demokrasi, politik, dan peradaban Indonesia," pungkas Ahmad.
Baca juga:
Yorrys minta ketum Golkar baru punya waktu 24 jam untuk partai
Hindari politik uang, ini cara pemilihan ketum di Munas Golkar
Kata Golkar daerah Setnov maju ketum usai terbelit Papa Minta Saham
Nyalon Caketum Golkar, Setya Novanto galang dukungan di Jawa Timur
Terbelit kasus 'Papa Minta Saham', Setnov pede maju Caketum Golkar
Tim Setya Novanto tegaskan tak main uang di Munaslub Golkar
Dapat restu Ical, Setya Novanto resmi maju jadi caketum Golkar
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Apa usulan Bamus Betawi terkait pemerintahan Jakarta? Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).