SBY ajukan kontrak politik dan 5 syarat capres yang didukung Demokrat

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, empat minggu ini partainya akan mematangkan komunikasi politik. Apakah akan memilih opsi bergabung dengan koalisi Joko Widodo, Prabowo Subianto atau membentuk poros ketiga.

2018-07-12 23:05:16

Partai Demokrat memiliki tiga opsi dalam menghadapi Pilpres 2019. Hal tersebut dari hasil rapat perdana Majelis Tinggi Demokrat pada 9 Juli lalu.

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, empat minggu ini partainya akan mematangkan komunikasi politik. Apakah akan memilih opsi bergabung dengan koalisi Joko Widodo, Prabowo Subianto atau membentuk poros ketiga.

Tapi SBY menegaskan, Demokrat akan meminta kesediaan capres dan cawapres untuk menandatangani kontrak politik dengan partai. Hal itu demi memenuhi harapan rakyat yang telah diserap oleh Demokrat empat tahun belakangan ini.

"Oleh karena itu kami berpedapat bahwa agar rakyat Indonesia mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bisa memenuhi harapan mereka, maka kami merumuskan ada lima elemen utama kelak akan menjadi bagian semacam kontrak politik antara capres dan cawapres diusung Demokrat dengan Partai Demokrat," kata SBY disampaikan melalui video yang direkam pada 9 Juli lalu, dikutip merdeka.com, Kamis (12/7).

SBY menjelaskan, poin pertama yakni mengenai ideologi capres dan cawapres. Mereka harus benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara. Capres dan Cawapres harus mengamalkan penuh Pancasila.

Konsekuensinya, pemimpin mendatang tidak membuka ruang apapun di negeri ini tumbuhnya ideologi, paham atau pikiran yang bertentangan dengan Pancasila.

"Misalnya di waktu lalu komunisme. Juga tidak membuka ruang atas pikiran atau gerakan yang ingin jadikan Indonesia sebagai negara agama. Ini posisi Partai Demokrat dan ini juga harapan masyarakat Indonesia maka di bidang ideologi capres cawapres yang akan datang bersedia melakukan kontrak politik atas kejelasan ideologi mereka," kata SBY lagi.

Kedua di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY menilai, rakyat saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Misalnya sulitnya mendapat lapangana pekerjaan, daya beli menurun. Selain itu, ada hambatan disana sini di dunia investasi dan dunia usaha yang diperlukan penggerakan dari negara dan pemerintah agar dunia usaha dan investasi tumbuh makin baik.

Kemudian, lanjut SBY, kemiskinan mesti diturunkan dengan upaya yang makin serius. Serta diharapkan ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusianya. Tidak kalah pentingnya rakyat berharap agar pajak, kebijakan perpajakan itu adil dan benar-benar tidak membebani rakyat.

"Di bidang hukum dan keadilan, rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, negara tidak lakukan intervensi dan hukum tidak boleh menjadi alat politik, kekuatan politik manapun," kata Presiden RI dua periode itu.

Keempat menyangkut politik dan demokrasi. Pertama, berharap pemimpin-pemimpin masa depan mendapatkan presiden dan wakil presiden taat konstitusi dan UU sistem ketatanegaraan yang berlaku. Demokrat juga berharap, cek and balaces antara lembaga negara betul-betul tegak.

"Stabilitas politik sangat penting ditegakkan tanpa dengan cara-cara yang represif, kebebasan bicara dan kebebasan pers harus dijunjung tinggi, netralitas negara dan aparat dalam pemilu itu juga harus ditegakan. Kemudian rakyat juga berharap agar hoaks atau berita palsu berita fitnah itu ditertibkan secara adil," tutur SBY.

Terakhir atau yang kelima, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme persatuan bangsa dan kerukunan atau harmonisasi penting ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Kebhinekaan dan toleransi juga harus dipelihara.

Demokrat menolak ekstrimisme, radikalisme dan kekerasan dalam bentuk apapun dan atas nama apapun. Presiden dan wakil presiden juga harus bisa mencegah politik identitas atau politik SARA dalam pemilu dan pilkada dan demokrasi.

"Kita akan mundur ke belakang kalau politik identitas mewarnai pemilu dan pilkada kita. Namun kita harus mencegah sikap dengan mudah menuduh kelompok tertentu sebagai golongan radikal, kita juga mencegah sikap islamophobia di negeri kita," jelas dia.

"Mudah-mudahan partai kami bisa menetapkan capres dan cawapres yang kami pilih nanti sehingga membawa kebaikan bagi negara dan rakyat kita lima tahun mendatang," tutupnya.

Baca juga:
SBY ungkap Demokrat punya tiga opsi di Pilpres 2019
PPP yakin PKB tetap dukung Jokowi meski bukan Cak Imin Cawapresnya
Ragukan loyalitas PAN, PKS yakin Prabowo pilih kadernya jadi Cawapres
Waketum PPP yakin ada banyak santri dalam 5 kandidat Cawapres Jokowi
Airlangga tegaskan Golkar dukung Jokowi tanpa syarat Cawapres
Airlangga: Golkar dan Khofifah sepakat dukung Jokowi di Pilpres 2019
Golkar bisa membelot dari Jokowi, Dave Laksono ibaratkan komet jatuh

(mdk/rnd)