SBY & Demokrat akan tercatat di nisan kuburan kematian demokrasi
Instruksi SBY yang meminta Demokrat untuk memperjuangkan pilkada langsung sepertinya menjadi retorika politik ala SBY.
Bubar dan pupus sudah harapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) berjalan dengan demokratis dengan melibatkan rakyat secara langsung. Ingar bingar pilkada dan munculnya sosok-sosok baru kepemimpinan daerah dinihilkan dengan munculnya Undang-undang Pilkada melalui mekanisme DPRD yang disahkan DPR dalam rapat paripurna pagi dini hari tadi di Jakarta.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi melihat skenario kemenangan kubu pendukung pilkada langsung menjadi berantakan karena ulah fraksi demokrat yang walk out. Fraksi Demokrat berkilah, usulan sepuluh poin perbaikan pilkada langsung tidak diakomodasi di rapat paripurna sehingga pihaknya memilih keluar meninggalkan rapat paripurna.
"Justru saya anggap sikap Fraksi Demokrat ini seperti setengah hati dalam menyikapi RUU Pilkada. Instruksi SBY yang meminta Demokrat untuk memperjuangkan pilkada langsung sepertinya menjadi retorika politik ala SBY. Pura-pura demokratis tetapi justru sebaliknya. Kelihatan sekali sikap politik SBY dan Demokrat plintat-plintut. SBY dan Demokrat akan tercatat di nisan kuburan kematian demokrasi," urai Ari Junaedi kepada merdeka.com, Jumat (26/9).
Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, jika saja Fraksi Demokrat tidak melakukan walk out dan bersama-sama dengan barisan PDIP, PKB dan Hanura maka hasil voting RUU Pilkada akan menghasilkan keputusan lain.
"Tetapi harapan untuk kehidupan demokratis tidak boleh musnah karena sikap SBY dan Demokrat. Mahkamah Konstitusi menjadi pintu palang terakhir untuk meninjau kembali keabsahan legal undang-undang pilkada," ujarnya.
Menurut Ari, kini anggota DPRD di hampir semua daerah bisa tertawa lebar karena solusi untuk membayar utang akibat Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang dijaminkan di perbankan sudah ada solusinya.
"Prospeknya ada pada calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada," tandas Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.
Baca juga:
Sebelum voting UU Pilkada, SBY utus seseorang temui pimpinan DPR
RUU Pilkada disahkan, #ShameOnYouSBY jadi trending topic dunia
SBY: Demokrat akan gugat UU Pilkada ke MA atau MK
Netizen beri gelar SBY 'Bapak Pilkada Tak Langsung'
SBY kecewa 10 syarat usulan Demokrat di RUU Pilkada ditolak
-
Apa pandangan Partai NasDem tentang Anies Baswedan terkait Pilkada? “Pak Anies itu ibarat orang main kartu ya kartunya enggak pernah mati,” kata Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (30/8).
-
Kenapa SBY memberi lukisan kepada Prabowo? "Ini Pak Prabowo keyakinan saya atas pemipin kita mendatang, atas harapan saya, dan juga doa kita semua agar Pak Prabowo kokoh kuat seperti batu karang ini memajukan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum dan keadilan, dan tugas-tugas lain yang diemban oleh beliau nanti. Semoga berkenan," imbuh SBY.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana Pilkada pertama di Indonesia mendorong partisipasi politik masyarakat? Dengan memberi suara, masyarakat belajar untuk mengenali proses politik, memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta mempersiapkan diri untuk terlibat lebih aktif dalam politik di tingkat lokal.