Sedang krisis, Gerindra minta tunjangan DPR dan presiden jangan naik
Ketimbang mengurusi kenaikan gaji pejabat, pemerintah semestinya lebih memperhatikan perbaikan dan penguatan ekonomi.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerinda Ahmad Muzani menilai tunjangan DPR dan presiden jangan naik dahulu. Sebab hal itu berdampak kalkulasi kenaikan anggaran negara akan membengkak, padahal Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi.
"Gaji presiden dan pejabat tinggi jangan naik dulu. Karena situasinya belum pas. Komponen kenaikannya bisa berjumlah ratusan miliar, itu belum dengan jumlah keseluruhan pejabat," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Menurutnya, ketimbang mengurusi kenaikan gaji pejabat, pemerintah semestinya lebih memperhatikan perbaikan dan penguatan ekonomi dalam negeri.
"Kalau benar terjadi akan membebani biaya ekonomi nasional kita. Sekarang, lebih baik pemerintah fokus melindungi ekonomi rakyat," terangnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerinda ini juga menyarankan pemerintah menaikkan gaji para pegawai pemerintahan yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Mau pejabat, presiden, DPR nggak usah dululah. Kalau pejabat lain yang belum PNS bolehlah," pungkasnya.