Sederet Pernyataan AHY Banggakan Pemerintahan SBY

Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Pada Rapimnas Demokrat (15/9) lalu, AHY mengkritik situasi ekonomi dan kesejahteraan yang dihadapi rakyat. Di saat bersamaan, AHY juga pamer prestasi SBY.

AHY mengungkapkan adanya peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan di Indonesia saat ini. Begitu pula di bidang demokrasi dan kebebasan sipil. AHY menyampaikan kekuasaan tanpa batas serta pembungkaman suara rakyat langgeng di era ini.

Di tengah pemaparan agenda pertama, AHY membandingkan situasi Indonesia saat ini dengan pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia pun menampilkan prestasi-prestasi pemerintahan SBY.

Adapun prestasi pemerintahan SBY yang dipaparkan AHY diantaranya meningkatkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI, POLRI, meningkatkan anggaran pendidikan nasional, mengangkat tenaga honorer menjadi PNS, hingga meningkatkan jumlah UMKM.

Beberapa prestasi peningkatan itu dinilai AHY malah menurun di pemerintahan saat ini. Sementara itu, AHY mengklaim Partai Demokrat sebagai oposisi masih memperjuangkan hal itu hingga saat ini.

"Kita sangat fokus mendukung berkembangnya Koperasi dan UMKM," ujar AHY.

Jokowi Hanya Resmikan Infrastruktur SBY

Proyek infrastruktur Jokowi juga menjadi bahan evaluasi AHY. Dia menyindir Jokowi hanya melakukan simbolis gunting pita pada peresmian infrastruktur. Sebab, beberapa infrastruktur dibangun pada era SBY menjabat sebagai presiden.

AHY mengklaim pada era SBY banyak peresmian infrastruktur yang tidak dipublikasi. Banyak pula proyek era SBY yang hanya dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi dan diklaim bahwa hasil dari pemerintah saat ini.

"Direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen bahkan tinggal 90 persen tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal enggak?" kata AHY.

"Ya kita enggak perlu juga diapresiasi tetapi jangan mengatakan, ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita," sambungnya.

Dia pun menyebut, seharusnya Jokowi mengucapkan terima kasih kepada SBY karena telah membangun sebuah proyek yang dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini. AHY menilai, hal itu adil dilakukan agar anggapan pada era SBY tidak peduli terhadap pembangunan infrastruktur.

Salah satu proyek SBY yang diresmikan Jokowi adalah jembatan Kapuas Tayan pada Selasa 22 Maret 2016. Jokowi berharap selesainya pembangunan jembatan sebagai penghubung poros trans-Kalimantan dan akses perbatasan menuju Malaysia membuat aktivitas masyarakat setempat menjadi lebih efisien.

Hembatan dengan panjang 1,6 kilometer itu merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur fisik khususnya jembatan, yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Soroti Masalah BLT

Pemerintah Jokowi tengah menyalurkan bantuan langsung tunai akibat kebijakan kenaikan harga BBM. BLT BBM diharapkan mengurangi tekanan ekonomi bagi masyarakat yang rentan terhadap gejolak kenaikan BBM.

Di tengah upaya pemerintah itu, AHY melontarkan kritikan pedas atas pemberian BLT tersebut. Dia heran program era SBY yang dulu dihina dipakai lagi. Padahal, dahulu kebijakan tersebut dianggap menghambur-hamburkan anggaran.

Program BLT sempat populer di era kepemimpinan SBY pada tahun 2013 lalu. Banyak pihak termasuk PDIP, partai yang menaungi Jokowi menilai program SBY itu karena disebut sebagai kebijakan yang memanjakan rakyat.

"Dulu di hina-hina BLT kita, 'apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itu lah cara yang bijak sana untuk membantu rakyat miskin. Betul?," kata AHY dalam Rapimnas Demokrat.

"Sekarang BLT? Its okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan gapapa. Gausah malu-malu juga," sambungnya.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada saat itu mengatakan, bahwa kebijakan SBY saat menaikkan harga BBM pada tahun 2013 lalu tidaklah baik untuk masyarakat. Apalagi, kebijakan tersebut dibarengi dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Saat itu, pemerintah memberikan BLT berupa uang sebesar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Hal itu dikritik karena terkesan merendahkan harga diri masyarakat. Mega juga sempat mengaku miris karena beberapa antrean pembagian BLT sempat memakan korban."Kalau diliput stasiun tv luar, hanya karena dua lembar uang berwarna itu rela berkorban, apa kata dunia," ujar Megawati di acara deklarasi Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) sebagai sayap PDI Perjuangan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (13/4/2013).

Utang Negara

Pada HUT ke-20 Partai Demokrat bulan lalu, AHY juga mengungkit masalah utang pemerintahan Jokowi yang melonjak tajam. Dibandingkan era SBY, kata AHY, utang negara saat itu berhasil dikikis dalam 10 tahun.

AHY memamparkan, rasio utang Indonesia terhadap terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah melampaui 40 persen atau sudah mencapai sekitar Rp 6.570 triliun.

"Menurunkan rasio utang luar negeri terhadap PDB secara signifikan. Kita tahu berapa rasio utang kita hari ini terhadap PDB," kata AHY dalam sambutannya.

Dia mengklaim, SBY telah berhasil memangkas rasio utang Indonesia. Pada awal pemerintahannya pada 2004, rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 57 persen. Di akhir masa jabatannya, tahun 2014, rasionya turun sampai angka 24,74 persen. Perekonomian di masa pemerintahan SBY juga diklaim tumbuh dengan baik.

"Ekonomi kita tumbuh tinggi dengan rata-rata sekitar 6% selama kurang lebih 10 tahun tadi dan meski dunia menghadapi krisis ekonomi global pada tahun 2008 kita juga tidak sangat terpuruk," ujarnya.

"Bahkan di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi kita tertinggi kedua di dunia setelah Tiongkok memberikan jalan pertumbuhan ekonomi," lanjutnya.

Atas hal itu, AHY mengklaim kemajuan ekonomi pada periode SBY juga telah memberikan kontribusi pembangunan infrastruktur yang pesat bagi Indonesia.

Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

Potret Demokrat era Jokowi hari ini tak luput dari sorotan AHY. Dia membandingkan kondisi demokrasi di Indonesia era kepemimpinan presiden SBY dulu dan Joko Widodo sekarang.

Sekarang banyak rakyat Indonesia yang takut bicara. Sebab, kata AHY, jika melempar kritik terhadap pemerintah langsung dibungkam dan dikriminalisasi.

Dia juga mengungkapkan, negara hari ini terlalu membuka ruang bagi buzzer. Mereka disebut mendiskreditkan kelompok pengkritik pemerintah.

Hal tersebut kontras ditunjukkan di era SBY selama 10 tahun memerintah. AHY mengklaim, SBY berhasil merawat demokrasi, kebebasan serta kerukunan berbangsa dan bernegara dengan baik. Kebebasan berekspresi tetap menjadi perhatian.

"Saya pikir (pendapat) itu biasa-biasa saja. Semua orang bisa punya pendapat. Memang benar juga jika disebut Bapak Demokrasi, karena beliau ini kan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Bukan hanya itu, selama 2004 sampai 2014 beliau terus menjaga demokrasi Indonesia agar semakin matang, tumbuh dan berkembang dengan baik," kata AHY kepada merdeka.com

Sehingga, lanjut AHY, wajar bila banyak masyarakat menyematkan SBY sebagai bapak demokrasi. "Artinya, bisa saja ada harapan rakyat untuk memberi gelar bapak SBY sebagai Bapak Demokrasi, karena dulu memang rakyat merasa demokrasi benar-benar terwujud," ujar AHY saat berkunjung ke Aceh, April 2022.