Sejak Pilkada 2005-2014, 971 kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya
Sejak Pilkada 2005-2014, 971 kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Maraknya konflik antara kepala daerah dan wakilnya menjadi sorotan belakang ini. Kasus teranyar akhir Januari lalu, Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan melawan wakilnya Abdul Rahman H Buding.
Maraknya konflik antara kepala daerah dan wakilnya menjadi sorotan belakang ini. Kasus teranyar akhir Januari lalu, Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan melawan wakilnya Abdul Rahman H Buding.
Menurut mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah, sejak Pilkada 2005 hingga hingga 2014, banyak kepala daerah yang berkonflik dengan wakilnya sendiri. Namun, hanya 6 persen saja pasangan yang akur.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
"Kami mencatat waktu saya masih di Kemendagri dari kita pilkada 2005, itu 94 persen pecah kongsi, 6 persen saja yang tidak pecah kongsi. Jumlahnya 971 pecah kongsi, yang tidak pecah kongsi 77. Itu 2005 sampai 2014," ujarnya di acara diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1).
Menurutnya, konflik yang terjadi itu disebabkan adanya paksaan. Yang mana partai politik berusaha menyandingkan untuk maju dalam pilkada.
"Secara umum saya mengamati mereka berpasangan itu tidak karena suka sama suka tapi karena terpaksa. Jadi kalau itu yang terjadi saya sudah bisa mengira selanjutnya pecah kongsi kembali," katanya.
Selain itu, dirinya menilai konflik itu biasanya terjadi karena kepala daerah dan wakilnya sama-sama berasal dari partai politik. Tetapi, lanjutnya, andaikata kepala daerah yang berpasangan dengan wakil dari non partai biasanya lebih bisa bertahan lama.
"Itu faktornya wakilnya bukan dari partai politik, biasanya birokrat, mereka sudah terlatih loyal, dengan begitu mereka berhasil survive dan bisa berpasangan lagi," pungkasnya.
Senanda dengan Djohermansyah, Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro mengatakan, para calon yang sudah dipasangkan memiliki tujuannya masih-masing. Sebab, kepala daerah maupun wakil nya berasalan dari partai politik.
"Ya mereka kan berasal dari partai politik, jadi ada tujuannya masing-masing. Jadi bukannya good government tapi jadi bad government," kata Siti.
Baca juga:
Akan genjot wisata Gunung Kelud, Puti diskusi dan bermalam di rumah warga
Aziz Qahhar Mudzakkar dan simbol membangun jiwa pada lagu Indonesia Raya
Melalui sektor wisata, Puti keluarkan program 1000 dewi untuk ekonomi kreatif
Gambaran kampung ideal di mata Nurdin Halid
Bawaslu gelar deklarasi tolak politik uang dan SARA di Pilkada 2018
Puti dorong pers turut jaga perdamaian di Pilkada 2018
Cabup Pamekasan dukung program 'Satria Madura' Gus Ipul-Puti