Sejumlah Menteri Jokowi Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Mereka di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo merespons hal tersebut. Dia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan sikap menteri Jokowi itu.

"Enggak apa-apa, yang penting jangan gunakan fasilitas negara itu saja, jadi fair gitu," kata Ganjar usai acara konsolidasi bersama TPD, TPC, dan Caleg di Gedung Korpri, Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Bahlil dan Erick Thohir bahkan terang-terangan hadir mendampingi Prabowo dan Gibran dalam debat capres-cawapres.

"Kalau Pak Erick Thohir lalu siapa yang nongol kemarin, Pak Prabowo, lalu Pak Bahlil rasanya iyah dia pasti mendukung di sana," ungkapnya.

Berbeda dengan Ganjar, capres nomor urut satu Anies Baswedan mengkritisi sikap menteri Jokowi yang terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran.

Anies mengungkit perintah Jokowi agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik yang ada di pemerintahan untuk bersikap netral di Pilpres 2024.

"Presiden bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani apakah presiden diam saja? Kalau Presiden sudah mengatakan harus netral janganlah melawan presiden," kata Anies usai kampanye akbar di GOR Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1).

Menurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi. Anies menyebut, menteri yang tidak bersikap netral harusnya diberi sanksi.

"Kalau ada yang tidak mentaati presiden beri sanksi pada yang tidak taat," ujarnya.

Justru, lanjut Anies akan terlihat aneh jika Jokowi tidak menjatuhkan sanksi ke menteri tidak netral di kabinetnya itu. Publik, ujar Anies, bakal menduga sikap tidak netral menteri sebagai sikap yang diperbolehkan Jokowi.

"Kalau ada yang tidak netral, diberi sanksi. Kalau tidak diberi sanksi artinya dibolehkan, sesederhana itu. Kalau melanggar kasih sanksi, kalau tidak dikasih sanksi artinya apa? Boleh," kata Anies.

"Kita tunggu, kena sanksi enggak nih? Umumkan sanksinya tunjukkan kepada rakyat bahwa ada netralitas," tandasnya.