Sekjen PAN Sebut Belum Ada Obrolan Soal Reshuffle Kabinet
Eddy enggan menjawab bila PAN mau bergabung jika diajak Presiden Jokowi masuk kabinet. Dia bilang, ranah tersebut biar menjadi keputusan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengungkapkan ,bahwa saat ini belum ada obrolan di internal partainya mengenai reshuffle kabinet dan kemungkinan PAN bakal di ajak bergabung ke pemerintah. Dia bilang, PAN saat ini fokus bantu menangani Covid-19.
"Belum ada (obrolan reshuffle dan gabung kabinet). PAN sampai sekarang masih fokus untuk penanganan Covid-19 di Dapil-Dapil, di mana kita meminta anggota DPR untuk turun secara serius dan intens untuk menangani masyarakat yang terkena dampak Covid-19, khususnya mereka-mereka yang terdampak ekonomi," kata Eddy, Jumat (3/7).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kenapa Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang dilakukan Kementan setelah arahan Presiden? Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan layanan dan program kerja pertanian yang ada saat ini tetap berjalan dengan baik. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, Sabtu (7/10).
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
Eddy enggan menjawab bila PAN mau bergabung jika diajak Presiden Jokowi masuk kabinet. Dia bilang, ranah tersebut biar menjadi keputusan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
"Yang bisa menjawab itu, yang kompeten menjawab itu adalah Ketua Umum. Dan saya kira biarkanlah jawaban tersebut ada di tangan Ketum, apakah PAN terbuka untuk menerima tawaran Presiden jika memang hal itu terjadi," ucapnya.
Tetapi, lanjut dia, pada prinsipnya untuk hal-hal yang sifatnya positif, kebaikan, dan kebijakan-kebijakan yang bisa menunjang kesejahteraan rakyat PAN pasti mendukung. Apalagi sekarang dalam kondisi Covid-19 di mana perekonomian rakyat itu terpuruk.
"Ya untuk hal-hal yang bisa membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat tentu PAN akan mendukung (pemerintah)," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi marah, jengkel, melihat kinerja menteri di kabinetnya. Jokowi belum melihat para menteri bekerja ekstra. Padahal, situasi sedang sulit, krisis, akibat pandemi Covid-19. Kemarahan itu dilakukan dalam rapat kabinet 18 Juni lalu.
Orang nomor satu di RI ini bahkan sampai mengeluarkan ancaman bakal mengganti, alias reshuffle menteri yang dianggap bekerja tak sesuai ekspektasi. Bukan cuma itu, Jokowi rela kehilangan reputasi politik demi 267 rakyat Indonesia yang kini kondisi sedang sulit.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video dari Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).
Jokowi meminta para menterinya lebih bekerja keras menghadapi krisis tersebut. Menurut dia, saat ini bukan lagi situasi normal yang hanya bekerja seperti biasa.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," jelas Jokowi.
Atas kemarahan tersebut, sejumlah kinerja menteri pun menjadi sorotan. Baik oleh partai politik pendukung pemerintah maupun para analis politik.
Baca juga:
PDIP: Pandemi Covid-19 Momentum Tepat Evaluasi Kinerja Menteri
Isu Reshuffle Kabinet Bawa Rupiah Hari ini Ditutup Melemah Menjadi Rp14.522 per USD
Jokowi Ancam Reshuffle, Gerindra Klaim Menhan dan Menteri KKP Kerja Maksimal
Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri Terawan Berkunjung ke Kampung Halaman Jokowi
Pakar: Jokowi Mau Reshuffle Bukan Karena Dorongan Parpol, Tapi Kapasitas Menteri