Sekjen PPP minta DPD dilibatkan bahas penambahan kursi pimpinan MPR
Arsul menyebut dilibatkannya DPD dalam pembahasan soal penambahan kursi pimpinan MPR juga sebagai apresiasi penghormatan antar kelembagaan di parlemen.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengusulkan agar Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendengarkan pendapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait pembahasan penambahan kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sebab, dalam struktur kepemimpinan MPR terdapat representasi dari unsur DPD.
Arsul menyebut dilibatkannya DPD dalam pembahasan soal penambahan kursi pimpinan MPR juga sebagai apresiasi penghormatan antar kelembagaan di parlemen.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
-
Kenapa RPP itu penting? RPP memberikan panduan yang jelas bagi guru tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana itu akan diajarkan, dan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa. Hal ini membantu guru untuk menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
"Tapi khusus untuk MPR harus diingat, MPR itu isinya bukan fraksi-fraksi di DPR saja, tapi ada juga DPD. Kan harus kita dengar juga teman-teman di DPD," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).
Pemerintah cenderung menyetujui penambahan satu kursi di DPR dan MPR kepada partai pemenang pemilu yakni PDIP. Arsul mengklaim PPP tidak mempersoalkan jika akhirnya tidak mendapat kursi pimpinan MPR.
Namun, kata Arsul, PPP menginginkan apabila penambahan diputuskan 1 di MPR dan DPR saja maka kursi dua pimpinan lembaga tersebut diberikan kepada PDIP. Hal ini akan mempermudah perumusan norma terkait penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR dalam UU MD3.
"Kalau tidak PPP enggak apa-apa, DPR saja yang diubah, MPR enggak usah. PPP loh ini. PPP enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau DPR 1 MPR 1 ya sudah diberikan saja kepada PDIP biar gampang merumuskannya," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan MPR membuat rapat untuk menentukan fraksi partai yang mendapat jatah kursi pimpinan jika diputuskan hanya menambah 1 kursi.
Diketahui, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah sudah menyetujui dengan penambahan kursi pimpinan DPR dan juga MPR. Pemerintah sudah mengirimkan surat ke Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai tanda persetujuan.
"Pemerintah sudah menyampaikan surat ke Baleg, menyetujui satu DPR, satu MPR," kata Bambang.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan, yang masih didiskuksikan hingga kini adalah penambahan kursi untuk pimpinan MPR selain untuk PDIP. Rencananya penambahan kursi itu akan di tempati antara fraksi Partai Gerindra dan juga PKB.
Pembahasan revisi UU MD3 dijadwalkan akan segera disahkan sebelum masa reses yang jatuh pada 14 Februari mendatang.
Baca juga:
PKS ambil momentum pergantian pimpinan DPR untuk geser Fahri Hamzah
Dekat dengan JK, Agus Gumiwang disebut punya modal kuat jadi Ketua DPR
Dekat JK, Agus Gumiwang dinilai mampu stabilkan kondisi politik
Pro kontra kursi tambahan pimpinan DPR untuk PDIP
PKS beberkan data Ketua DPR tak harus dari partai pemenang Pemilu