Sekjen PPP: NU Sudah Dapat Kehormatan Jadi Wakil Presiden
Sekjen PPP, Arsul Sani menanggapi permintaan Nahdlatul Ulama (NU) yang meminta jatah menteri. Menurut Arsul, NU sudah diberikan tempat terhormat karena pimpinan tertinggi NU, Ma'ruf Amin merupakan wakil presiden.
Sekjen PPP, Arsul Sani menanggapi permintaan Nahdlatul Ulama (NU) yang meminta jatah menteri. Menurut Arsul, NU sudah diberikan tempat terhormat karena pimpinan tertinggi NU, Ma'ruf Amin merupakan wakil presiden.
"NU kan sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa bukan lagi masuk kabinet, pemimpin tertingginya sudah jadi wapres," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/6).
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
Di sisi lain, Arsul menilai wajar elemen pendukung calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) meminta kadernya ditarik sebagai menteri. Termasuk pula Nahdlatul Ulama yang turut membantu menenangkan Jokowi.
Namun, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf itu mengatakan, apakah Jokowi butuh kader NU masuk kabinet akan ada pertimbangan sendiri. Misalnya apakah Jokowi butuh peran NU dalam rangka melawan radikalisme yang berkembang.
"Pak Jokowi lah yang akan bicara dengan para petinggi NU," ucap Arsul.
Dia menilai, Jokowi bakal mempertimbangkan semua elemen masyarakat untuk masuk kabinet. Sebab, Jokowi diyakini akan memilih orang partai dan non partai untuk menjadi pembantunya di pemerintahan.
"Jadi kan secara garis besar portofolio kabinet itu akan diisi oleh partai dan non partai, bukan partai dan profesional," kata Arsul.
Diberitakan, Rais Aam PB NU Miftachul Akhyar mengatakan, pihaknya selalu menyiapkan kader terbaiknya jika diminta menjadi menteri. Hal ini menyikapi isu adanya perombakan kabinet serta kabinet baru di Pemerintahan 2019-2024 mendatang.
"Kalau sebetulnya, kalau siap sejak dulu siap. Cuma geraknya ini yang jadi kalau persiapan itu sebetulnya banyak kader-kader itu, tapi kapan maju jalannya kan gitu. Hanya siap saja, enggak maju-maju," ucap KH Miftachul di Jakarta, Minggu (23/6).
Dia tak menepis memang ada permintaan dari Presiden. "Ya memang ada. Tapi nantilah itu, kita lihat," jelas KH Miftachul.
Sementara itu, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) menegaskan tidak ada dukungan politik yang gratis. Dia mengusulkan tambahan menteri dari kalangan NU.
"Tidak ada dukungan politik yang gratis!" tegas Gus Ali.
Baca juga:
TKN Klaim Jalin Komunikasi Politik dengan BPN, Sepakat Tak Saling Serang di Sidang MK
Sidang Putusan Sengketa Pilpres Dimajukan, KPU Yakin Hakim MK Beri Keputusan Adil
Kubu Jokowi: Gerindra Pantas Ditawari Masuk Pemerintahan
Alasan Prabowo Hingga Kini Belum Terima Ajakan Jokowi untuk Bertemu
MK Majukan Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2019 jadi 27 Juni
Gerindra Evaluasi 10 Tahun Oposisi, Berpeluang Gabung Jokowi?
Tingkatkan Pengamanan Jelang Putusan di MK, Polri Minta Warga Tak Gelar Aksi