Serangan makin gencar bisakah Rini Soemarno bertahan di kabinet?

Sejak dilantik, Rini Soemarno terus digoyang oleh PDIP. Akankah dia diganti?

Sejak dilantik menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo, Rini Soemarno terus digoyang oleh PDIP. Kali ini, Rini diisukan meremehkan Jokowi dalam sebuah forum.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang pertama kali mengeluarkan statement jika ada menteri yang mengecilkan Jokowi. Namun Tjahjo ogah menyebut siapa menteri itu.

Adalah Politikus PDIP Masinton Pasaribu yang mengeluarkan ciri menteri penghina Jokowi itu merujuk kepada Rini Soemarno. Masinton bilang, menteri itu berjenis kelamin wanita dan berasal dari non partai serta berposisi di menteri sektor ekonomi.

Apa isi percakapan bernada meremehkan yang disebut terekam dan Jokowi sudah tahu itu?

"Kalau memang saya harus dicopot ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presiden ngerti apa tugas saya. Wong Presiden juga enggak ngerti apa-apa," demikian isi transkrip pernyataan menteri yang beredar di grup BBM para politisi ini.

Bukan hanya ini saja 'serangan' yang diterima oleh Menteri Rini selama ini. Jika benar, hal ini patut disayangkan, karena Rini adalah pembantu presiden yang harusnya bekerja sama dengan Jokowi.

"Menteri-menteri mestinya paham tupoksinya, mereka adalah pembantu presiden yang bekerja sesuai dengan visi misi presiden," kata Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro kepada merdeka.com, Selasa (30/6).

Siti menilai, sudah sepatutnya menteri loyal kepada seorang presiden. Dia pun berharap isu ini bisa segera selesai sebelum mengganggu kinerja kabinet kerja yang harusnya menyejahterakan rakyat.

"Mengingat isu 'penghinaan kepada presiden' terlanjur keluar ke publik, seyogyanya isu ini diselesaikan supaya tak terus menggelinding liar mengganggu kinerja kabinet," terang dia.

Sementara itu, Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menyayangkan sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang justru menjelek-jelekan sesama menteri. Menurut dia, sah saja jika PDIP desak dan meminta tambahan menteri, tapi tidak dengan berbuat gaduh.

"Seharusnya teman-teman menteri tidak membuat gaduh. Biarlah presiden menilai sendiri. Pasti ada lah laporan menteri yang membuat pernyataan negatif dan tidak negatif," kata Ikrar.

Namun dia mengingatkan, jika di lingkungan Jokowi bukan hanya ada PDIP, tetapi ada juga kalangan dari non partai. Oleh sebab itu, dicopot atau tidaknya Rini, ada tidaknya reshuffle, semua tergantung Jokowi.

"Tapi Anda ingat presiden tidak seratus persen PDIP ada yang lain. Kan ada juga saham lain termasuk orang lain. Termasuk yang non partai.

"Kalau reshuffle dasar kinerja, bukan isu politik yang disebarkannya begitu besar. Penyebaran isu itu hanya bagian dari intrik," imbuhnya.

Jokowi sendiri dikabarkan bakal melakukan reshuffle setelah Lebaran Juli nanti. Skema perubahan menteri pun sudah beredar, namun belum ada pernyataan resmi dari Istana ihwal kabar tersebut.

Baca juga:
'PDIP sah saja minta jatah menteri, tapi jangan buat gaduh'
Sekjen NasDem: Menteri yang hina Jokowi mundur saja!
Masinton sebut Rini punya berkewarganegaraan ganda, wajib dicopot
Menteri Rini buka suara soal isi transkripan hina Jokowi
Benny K Harman sebut kinerja buruk menteri tanggung jawab Jokowi