Sesuai Tap MPR, Demokrat tegaskan diskusi 65 dan komunis dilarang
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, diskusi bertema tragedi 1965 dan komunisme dilarang dan tidak boleh digelar. Aturan itu sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, diskusi bertema tragedi 1965 dan komunisme dilarang dan tidak boleh digelar. Aturan itu sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
Syarief mengomentari diskusi bertema Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966 yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Sabtu (16/9). Pada hari Minggu, kantor LBH kembali digeruduk sejumlah ormas karena tetap melanjutkan kegiatan tersebut.
"Pertama menyangkut masalah komunisme itu sesuai dengan ketetapan MPR, bahwa diskusi itu tidak boleh, dilarang," kata Syarief saat dihubungi, Senin (18/9).
Pemerintah diminta melakukan dan melaksanakan Ketetapan MPR tersebut. Syarief juga menilai polisi telah menjalankan tugasnya untuk mengamankan diskusi tragedi 1965.
"Yang menyangkut masalah-masalah pertemuan saya pikir kepolisian memang pada posisi untuk menjaga ketertiban. Untuk itu, tanpa melanggar asas demokrasi memang perlu ada sistem check and balance," tegasnya.
Syarief melanjutkan, LBH seharusnya melaporkan acara tersebut ke kepolisian. Jika tidak ada pemberitahuan, dia menyebut wajar jika polisi membubarkan. Polisi menyebut acara tersebut tidak diberitahukan kepada mereka.
"Kalau ada masyarakat yang membuat acara ya harus melaporkan. Nah kalau polisi menganggap itu berbahaya tentunya polisi memiliki hak untuk melakukan pembubaran, tetapi bukan represif," ujar Syarief.
Baca juga:
Wantimpres sebut pemutaran film G30S bisa picu kegaduhan
Bisa picu provokasi, pegiat HAM disarankan tak buat diskusi tragedi 65
22 Orang diamankan polisi terkait demo di depan Gedung YLBHI
DPR: Kritikan masyarakat jangan selalu dianggap bentuk pemberontakan
Diskusi soal insiden 1965 di LBH Jakarta akhirnya ditunda
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Siapa yang merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI? Kemudian pada sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepat pada 1 Juni 1945.
-
Kapan IPK kuliah dihitung? Ini adalah nilai hasil kumulatif mulai dari semester pertama hingga semester akhir. Secara umum, nilai IPK didapat dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang diambil dan SKS mata kuliah.
-
Apa yang resmi diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) asli Banyuwangi? Kali ini “pecel rawon” resmi tercatat sebagai Pengetahuan Tradisional (PT) asli Bumi Blambangan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana TNI AU mengebom Purwodadi yang dikuasai PKI? TNI AU Mengebom Purwodadi yang dikuasai PKI. Serangan udara itu berhasil membuat pasukan PKI kocar-kacir dan batal melakukan eksekusi pada sejumlah tawanan. Kadet Udara I Aryono menerbangkan pesawat, sementara Kapten Mardanus duduk di belakangnya menjadi observer udara. Mereka terbang rendah kemudian menjatuhkan bom di komplek kantor kabupaten. Misi itu sukses.