Sidang Perdana di PTUN, PDIP Beberkan Sederet Pelanggaran KPU Loloskan Pencalonan Gibran di Pilpres 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang perdana pemeriksaan administrasi terkait gugatan diajukan PDI Perjuangan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PTUN Jakarta, sidang tersebut digelar pada pukul 10.00 WIB.

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun menjelaskan, alasan PDI Perjuangan mengajukan gugatan terhadap KPU di PTUN. Menurut Gayus, PDI Perjuangan menganggap bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena meloloskan pensyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Itu di PTUN didahului dengan proses di administrasi di Bawaslu. Yang ketiga yang kami lakukan yaitu ditemukannya menurut kami ada sejumlah bukti yang valid bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh penguasa penyelenggara negara yang bernama pemilu, yang kami maksudkan adalah KPU dan jajaran," kata Gayus ditemui di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (2/5).

Gayus menuturkan, PDI Perjuangan memang tetap menghormati putusan MK yang menolak permohonan kubu pasangan capres cawapres nomorr urut 01 dan 03.

Kendati menghormati putusan MK yang menolak gugatan hasil Pipres diajukan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud, Gayus menekankan perlu dilihat juga apakah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi saat proses pilpres 2024.

"Jalur proses sengketa pemilu itu tidak hanya di MK, bahwa putusan MK final and binding kita hormati, tetapi ada dua lainnya, yaitu bagaimana proses pemilu ini berlangsung apakah ada kesalahan-kesalahan terjadi," ucap Gayus.

Gayus mengatakan, agenda sidang perdana memeriksa administrasi. Sidang juga akan digelar tertutup.

"Antara lain siapa pemberi kuasa, siapa menerima kuasa, bentuk-bentuk apa yang diajukan itu persidangan hari ini, saja bersifat tertutup dan persidangan kita," tukas Gayus.