Sikap Resmi PDIP: Tolak Perppu KPK, Pilih Judicial Review ke MK
PDIP menegaskan menolak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Partai penguasa lebih ingin jalan judical review ke Mahkamah Konstitusi dan legislative review ke DPR RI daripada Perppu.
PDIP menegaskan menolak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Partai penguasa lebih ingin jalan judical review ke Mahkamah Konstitusi dan legislative review ke DPR RI daripada Perppu.
"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui Judicial Review dan Legislative Review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," kata Politisi PDIP Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi, Selasa (8/10).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Dia pun menjelaskan soal Dewan Pengawas yang menjadi sorotan. Pasalnya, agar sebuah lembaga hukum dengan wewenang yang sangat besar seperti KPK, diawasi dengan tata kelola yang sehat atau good governance.
"Itu sebabnya dibuat Dewan Pengawas. Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis), terjadi proses check and balance secara internal," jelas Hendrawan.
Menurut dia, sistem dua lapis tersebut, terbukti mampu bertahan berabad-abad dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus. "Di sektor korporasi, bahkan sekarang sistem two tiers yang paling banyak ditemukan," ungkap Hendrawan.
Dia pun menyindir, masih banyak orang yang protes akan keberadaan undang-undang tersebut. Tapi tak membacanya.
"Sekarang banyak orang protes, tapi belum baca undang-undang revisinya," tukasnya.
Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana mengklaim ada 10 hal yang akan terjadi, jika Perppu KPK tidak segera dikeluarkan. Yang pertama, yaitu penindakan kasus korupsi akan melambat, lantaran UU KPK yang baru, adanya Dewan Pengawas yang membuat sulit.
Kedua, dianggapnya KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen. Ketiga, menambah daftar panjang pelemahan lembaga antirasuah itu.
"Keempat, Presiden dinilai ingkar janji pada Nawa Cita. Kelima, Indeks Persepsi Korupsi dikhawatirkan akan menurun drastis. Kemudian, keenam, iklim investasi akan terhambat," kata Kurnia, Selasa (8/10).
Poin ke tujuh, masih kata dia, Presiden akan dinilai mengabaikan amanat reformasi, yakni soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Akan, menjadi mustahil mewujudkan hal tersebut jika kondisi saat ini menggambarkan adanya grand design dari DPR dan pemerintah untuk memperlemah lembaga anti korupsi Indonesia melalui revisi UU KPK.
"Ke delapan, hilangnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah. Kesembilan citra Indonesia akan buruk di dunia Internasional. Terakhir, menghambat pencapaian program Pemerintah," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
ICW Beberkan 10 Dampak jika Jokowi Tidak Mengeluarkan Perppu KPK
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presiden Bisa Terbitkan Perppu jika Keadaan Darurat
PDIP Soal Perppu KPK: Tidak Ada Alternatif Lain Kecuali Judicial Review
Solusi Terbaik Untuk Jokowi, Perppu KPK atau Legislative Review?
Penjelasan Legislative Review, Bisa Dipakai buat Ubah UU KPK
Soal Perppu KPK, Tjahjo Sebut Jokowi Belum Berikan Arahan Apapun