Soal #2019GantiPresiden, Mendagri bilang kalau dibiarkan terjadi benturan
Gara-gara melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden, kinerja BIN dan Polri jadi sorotan. Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo tak melihat apa yang dilakukan BIN dan Polri di Pekanbaru serta Surabaya tak melanggar aturan.
Gara-gara melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden, kinerja BIN dan Polri jadi sorotan. Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo tak melihat apa yang dilakukan BIN dan Polri di Pekanbaru serta Surabaya tak melanggar aturan.
Tjahjo menyampaikan BIN langsung turun memulangkan deklarator #2019GantiPresiden, Neno Warisman karena ada indikasi akan terjadi benturan.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa yang menjadi presiden setelah PDIP menang di pemilu 2019? Seiring dengan kemenangan PDIP, Joko Widodo juga kembali terpilih sebagai presiden Indonesia untuk masa jabatan kedua.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
"Kalau data intelijen atau data kepolisian itu ada indikasi akan terjadi benturan atau mengganggu stabilitas dan punya hak untuk stop," ucapnya, usai menghadiri pelantikan PJ Gubernur Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, di Kantor Gubernur Provinsi, Bali Rabu (29/8) sore.
Menurut Tjahjo, siapapun sah-sah saja berpidato atau membuat spanduk, namun harus dilihat dulu muatan isi dari spanduk atau pidatonya apa membahayakan atau tidak.
"Itu yang tahu ya kepolisian dan berizin, karena setiap orang yang berpendapat itu boleh saja. Di sejumlah daerah kan dilarang, dan dikatakan pemerintah refresif iya tidak kok. Di Solo juga masyarakatnya menolak dan Surabaya juga sama. Hargai dong, kalau dibiarkan bisa jadi benturan," ungkapnya.
Tjahjo juga menyampaikan, bahwa bebas orang mau kampanye. Namun kampanye itu ada waktunya mulai tanggal 23 Januari 2019.
"Ada yang mau teriak saya Capres pilih saya, tidak usah pilih itu, boleh-boleh saja. Saya kira ujungnya ada di kepolisian dan BIN dan saya yakin zaman sekarang tidak akan mungkin ada rekayasa, dan tidak mungkin ada hal yang tidak transparan," jelasnya.
Tjahjo juga menyampaikan, bahwa setiap orang boleh berpendapat dan setiap orang punya sikap serta punya pilihan yang dipilih oleh hati nuraninya. Namun, ada tahapan-tahapan tentang hal itu.
"Orang boleh berpendapat, orang boleh punya sikap, punya pilihan siapapun yang dipilih dan sesuai dengan hati nuraninya, silakan. Tapi tahapan-tahapan yang ada jangan mengganggu stabilitas. Karena tanggung jawab saya sebagai Pembina Daerah dan mengingat kepada Gubernur, Bupati sampai Kepala Desa jaga stabilitas di daerah," tutupnya.
Baca juga:
Jokowi-Prabowo-atlet berpelukan, dapat redam kegaduhan #2019GantiPresiden
Gerindra sebut pemerintah Jokowi belum mampu kelola perbedaan pendapat
Usai rusuh deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, polisi kumpulkan Banser dan FPI
Kubu Jokowi tuding Zulkifli Hasan tak cerdas 'kampanye' depan mahasiswa UMJ
Istana: Bukan Polri & BIN yang hentikan deklarasi #2019GantiPresiden
Dipancing Zulkifli Hasan, mahasiswa Muhammadiyah pekikan 'ganti presiden'