Soal dana aspirasi, Nasdem sebut banyak yang menolak tapi diam-diam

"Saya yakin pemerintah tidak setuju karena ini di luar undang-undang (MD3)," tutur Johnny.

Badan Anggaran Komisi XI dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate menangkis anggapan pencitraan yang dilakukan partainya. Hal tersebut berkaitan dengan sikap Partai Nasdem yang menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.

‎Nasdem akan sepakat jika aspirasi disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

‎"Tidak lah. Kita konsisten mendukung aspirasi Dapil. Tapi Nasdem menyetujui aspirasi lewat Musrenbang eksekutif. Karena Musrenbang selesai, tunggu 2016 Musrenbang lagi. Sekarang di Kabupaten/Kota, Musrenbang sudah selesai, jangan diselipin lagi dana aspirasi. Ini sesuai Undang-Undang No. 25 tahun 2004," kata Johnny di Komplek Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6).

Menurutnya banyak perwakilan fraksi yang sebenarnya turut menolak dana aspirasi ini. Akan tetapi mereka cenderung memilih diam. Sementara itu‎ masih banyak pimpinan fraksi lain yang belum menyampaikan sikapnya.

"Pemerintah juga belum menyatakan sikap, saya yakin pemerintah tidak setuju karena ini di luar undang-undang (MD3)," tuturnya.

Menurutnya pada Pasal 80 huruf J aspirasi memang disalurkan anggota DPR. Tapi itu melalui Musrenbang.

"Ada salah penafsiran pasal 80. Dana usulan aspirasi tidak tepat, tidak sesuai UU," tutupnya.