Soal deponering, PDIP ingatkan Jokowi jangan intervensi hukum
PDIP minta kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto diteruskan ke pengadilan buat buktikan ada tidaknya kriminalisasi.
Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan ingatkan Presiden Jokowi jangan intervensi proses penegakan hukum. Hal tersebut terkait rencana Jaksa Agung HM Prasetyo yang mewacanakan akan memberikan deponering pada mantan pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
"Itu mungkin karena opini yang dibangun sedemikian rupa seakan-akan terjadi kriminalisasi kan, dan Presiden Jokowi terganggu mungkin dengan itu. Padahal itu seharusnya presiden tidak boleh intervensi soal penegakan hukum," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).
Trimedya juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan seluruh fraksi, ada keinginan untuk berkonsultasi secara langsung kepada presiden. Tujuannya untuk mengingatkan kembali bagaimana mekanisme dan keperluan deponering.
"Kami mengusulkan pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan presiden. Kalau presiden seakan-akan menggiring sebuah ini, ya enggak mau ngambil repot," ujarnya.
Menurut wakil ketua komisi III DPR ini, seharusnya kasus kedua orang itu dilanjutkan ke tahap pengadilan. Dengan begitu akan terlihat siapa yang sebenarnya salah, apa benar ada kriminalisasi.
"Nah kalau dianggap kriminalisasi, dilakukan oleh kepolisian, katakanlah Kejaksaan, dibuktikan di pengadilan saja, cuma kan opini yang dibangun sedemikian rupa seakan-akan kriminalisasi," tuturnya.
Baca juga:
Anggota Komisi III minta Jokowi bersikap soal deponering AS dan BW
Johan Budi tak tegas sebut deponering Samad & BW perintah Jokowi
Ketua Komisi III: 10 Fraksi di DPR tolak deponering BW dan AS
Soal deponering, PDIP ingatkan Jokowi jangan intervensi hukum
DPR menolak, Prasetyo tegaskan deponering Samad & BW hak Jaksa Agung
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Mengapa Prabowo dikatakan dapat menjembatani hubungan Jokowi dengan PDIP? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto akan menjadi jembatan untuk mengembalikan lagi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).