Soal Evaluasi Pilkada Langsung, Wapres Ma'ruf Minta Dengarkan Pendapat Publik
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan kepada DPR terkait usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait revisi pilkada secara langsung. Selain itu kata dia, ada cara lain yaitu dengan cara mendengarkan pendapat publik.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan kepada DPR terkait usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait revisi pilkada secara langsung. Selain itu kata dia, ada cara lain yaitu dengan cara mendengarkan pendapat publik.
"Saya kira biar saja nanti berkembang akan dibicarakan oleh DPR dan juga mendengarkan pendapat publik mana nanti yang terbaik," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Bagaimana Pilkada dilakukan? Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui pemungutan suara. Setiap pemilih memberikan suaranya untuk memilih pasangan calon yang dianggap paling mampu dan sesuai dengan aspirasi mereka dalam memimpin daerah tersebut.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Bagaimana AS mengatur pelarangan ini? Perintah Presiden AS Biden secara resmi memulai upaya untuk membuat peraturan yang melarang perusahaan AS berinvestasi di perusahaan-perusahaan dari “negara-negara yang menjadi perhatian” yang aktif dalam komputasi kuantum, semikonduktor canggih, dan bidang kecerdasan buatan tertentu.
Dia menjelaskan sistem kali ini belum sempurna. Kemudian dia pun mengingatkan pilkada secara langsung merupakan hasil diskusi saat reformasi. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan evaluasi Pilkada langsung dengan sistem asimetris. Pilkada langsung dilihat dari indeks demokrasi di daerah yang hendak melakukan pemilu.
Tito mengatakan, kalau dalam evaluasi Pilkada itu ditemukan pemilihan langsung banyak negatifnya, sistem bisa diubah. Salah satunya sistem asimetris itu.
Sistem itu jika diterapkan maka ada dua sistem pemilihan kepala daerah yang akan dipakai. Sistem secara langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi. Artinya, daerah potensi praktik jual beli suara rendah. Misal di perkotaan.
Aspek budaya, administrasi dan lainnya tentu juga menjadi pertimbangan layak tidaknya daerah itu menggelar pilkada langsung.
Baca juga:
DPR akan Kaji Usulan Mendagri Tito Karnavian Soal Pilkada Asimetris
Politikus PKS Nilai Ide Pilkada Asimetris Mendagri Tito Prematur
PPP Tolak Wacana Pilkada Asimetris Berdasarkan Daerah
Golkar Nilai Usulan Mendagri soal Pilkada Asimetris Tidak Tepat
NasDem Dukung Pilkada Langsung Dievaluasi, Tapi Tidak Dikembalikan ke DPRD
Mengenal Pilkada Asimetris Usulan Tito Karnavian