Soal petugas partai, Mega dinilai tak tiru pemikiran Bung Karno

Saat berkuasa, Soekarno tak pernah menjadi petugas partai.

Pengamat politik CSIS, Philips Vermonte menyinggung pernyataan Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarnoputri. Philips menyebut Mega tidak sejalan dengan paham Presiden Soekarno.

"Kalau sekarang ibu Mega bilang Jokowi dan menteri adalah pegawai partai itu adalah konstruksi yang ditolak oleh Bung Karno," kata Philips dalam diskusi Polemik Sindotrijaya Network, Jakarta, Sabtu (11/4).

Philips mengatakan, pada masa kepemimpinan Soekarno Indonesia dibawa pada sistem demokrasi terpimpin di mana saat itu tidak ada pemilu.

"Kalau inget sejarah Bung Karno itu orang yang antipartai lho. Bung Karno makanya tahun 1959 membawa Indonesia pada demokrasi terpimpin dan sampai 1965 enggak ada pemilu," imbuhnya.

Menurut dia, alasan Soekarno tidak sepaham dengan pemilu adalah posisi seorang Presiden dibuat lemah oleh parlemen. Sebab, partai memiliki kekuasaan yang melebihi kewenangan daripada presiden.

Untuk itu, Philips mengingatkan kepada partai politik bahwa sistem negara Indonesia adalah Presidensial. Artinya, Presiden merupakan tombak kekuasaan di pemerintahan.

"Kenapa tidak cocok dengan hasil pemilu saat itu? Karena logikanya saat itu parlementer yang berkuasa adalah partai dan presiden lemah. Kita harus ingat negara kita sistemnya presidensial. Jadi pusat kekuasaan kita di presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyindir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Mega menyatakan bahwa presiden dan menteri-menteri di pemerintahan merupakan alat dari partai politik.

Baca juga:
Megawati: Sebenarnya saya sudah kayak presiden
Mega: Kader yang tak mau disebut petugas partai keluar!
Politikus PDIP: Pidato Mega di kongres memuaskan
Ini anak-anak Megawati yang jadi kader inti PDIP
Sabam Sirait: Tantangan PDI Perjuangan ke depan sangat berat