Soal Rumah Dinasti Politik, Demokrat Yakin Jokowi Junjung Etika dan Moralitas
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, Partai Demokrat bisa menjadi rumah baru bagi Presiden Jokowi untuk memperkuat dinasti politiknya setelah tidak menjabat. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani berbeda pandangan dengan Refly.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, Partai Demokrat bisa menjadi rumah baru bagi Presiden Jokowi untuk memperkuat dinasti politiknya setelah tidak menjabat. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani berbeda pandangan dengan Refly.
Kamhar meyakini, Jokowi tidak punya rencana seperti tersebut. Dia percaya Jokowi akan menjunjung tinggi etika dan moralitas sebagai seorang negarawan.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
"Apa yang menjadi pandangan Refly Harun kami hargai, tentu beliau memiliki alasan dan argumentasi yang kuat atas pandangan tersebut. Namun kami memiliki pandangan yang berbeda. Kami percaya Pak Jokowi akan menjunjung tinggi etika dan moralitas sebagai seorang negarawan, termasuk juga penghargaan kepada pendahulunya Pak SBY sebagai Presiden RI ke-6," katanya, Rabu (10/3).
Kamhar lalu berbicara mengenai isu yang kini tengah menerpa Partai Demokrat. Dia meyakini Jokowi bisa menilai secara jernih dan akan mengambil langkah tegas atas pengambil alihan kekuasaan Demokrat.
Menurutnya, menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi menjadi imperatif bagi pemerintahan yang terbentuk pasca tumbangnya orde baru adalah amanat reformasi. Dia bilang, partai politik adalah pilar demokrasi yang eksistensinya harus dijaga dan dihormati.
"Pak Jokowi menyadari capaiannya saat ini hingga mendapat mandat rakyat sebagai Presiden RI ke-7 adalah buah dari reformasi dan demokrasi," kata dia.
Kamhar menambahkan, ada moral obligasi yang harus dijaga oleh Jokowi untuk memastikan agenda reformasi berjalan dan peningkatan derajat kualitas demokrasi. Bukan justru mengangkangi reformasi dan membunuh demokrasi yang melahirkannya.
"Karenanya kami berpandangan Pak Jokowi akan mengambil sikap sebagai negarawan dan akan berlaku adil terhadap pembegalan yang kini menimpa Partai Demokrat," pungkasnya.
Diberitakan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menganalisa terkait pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat. Menurutnya, Demokrat bisa menjadi rumah baru bagi Presiden Jokowiuntuk memperkuat dinasti politiknya setelah tidak menjabat.
Menurutnya, Demokrat bisa menjadi tempat untuk keluarga Jokowi. Seperti menantunya, Bobby Nasution yang kini menjabat wali kota Medan. Kemudian, putra Jokowi Gibran Rakabuming yang kini menjabat walikota Solo.
"Bagi Presiden Jokowi Demokrat bisa menjadi rumah baru lagi pasca tidak menjabat sebagai presiden, tetapi karena ada dinasti politik yang sudah dibangun kita tahu ada Bobby Nasution in waiting untuk pemilihan gubernur Sumatera Utara," kata dia di akun Youtubenya, Senin (8/3).
Seperti diketahui, KSP Moeldoko mencoba mengambilalih Partai Demokrat dari kepemimpinan menggunakan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumut, pada 5 Maret lalu. Kepengurusan tersebut tengah didaftarkan ke Kemenkum HAM.
"Gibran untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah bahkan ada yang mengatakan DKI, tetapi saya condong ke Jawa Tengah, dan Kaesang yang menunggu untuk menggantikan Gibran di Solo untuk Wali kota," sambungnya.
Menurutnya, tiga orang ini akan menjadi ujung tombak dinasti politik Jokowi yang baru. Maka dari itu, Jokowi memerlukan rumah politik.
"Rumah itu rasanya tidak mungkin ke PDIP, karena rasanya tidak bersikap welcome. Bahkan ketika Jokowi menjadi Presiden sekalipun, bukan orang nomor satu dia partai itu, bahkan dianggap petugas partai," ucapnya.
Sementara, jika berlabuh ke PSI rasanya terlalu kecil bagi Jokowi. Sebab, partai itu belum lolos ambang batas parlemen dan belum tentu bisa lolos pada Pemilu 2024.
"Karena itu bisa jadi rumah baru bagi presiden Jokowi pasca tidak menjabat atau sebelum stepdown itu adalah Demokrat, dengan catatan bahwa penguasaan Demokrat oleh Moeldoko mulus," tuturnya.
Baca juga:
Dua Jenderal Dalam Kudeta Demokrat
Polisi: Tidak Ada Intimidasi Anggota ke Kader Partai Demokrat
Gubernur Sumut: Saya Tidak Pernah Keluarkan Izin KLB Demokrat di Deli Serdang
Hadir di KLB Deli Serdang, 4 Ketua DPC Demokrat Sulsel Dipecat
Demokrat Kubu KLB: Keterlibatan Pemerintah Mengkudeta Partai Tercatat di Era SBY
Sambil Menangis, Darmizal Menyesal Sukseskan SBY Jadi Ketua Umum Demokrat di 2015