Sohibul Iman: Politik dan Oligarki ini Setali Tiga Uang
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman menyebut demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Pasalnya masih kerap ditemui politik uang atau money politics. Di samping adanya kekuatan besar yang disebut oligarki mendominasi atmosfer demokrasi di Indonesia.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman menyebut demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Pasalnya masih kerap ditemui politik uang atau money politics. Di samping adanya kekuatan besar yang disebut oligarki mendominasi atmosfer demokrasi di Indonesia.
"Saya melihat politik dan oligarki ini setali tiga uang sebetulnya, karena ini semua disebabkan karena hal yang sama. Jadi adanya kekuasaan uang dan dipraktekkan dengan jual beli suara, sehingga banyak yang mulai menyuarakan," ungkap Presiden PKS 2015-2020 ini dalam keterangan tulis, Jumat (9/4).
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.
-
Bagaimana respon Sohibul Iman mengenai kemungkinan bersaing dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta? "Enggak ada masalah. Dalam pertandingan nggak usah takut ya kan, ya kita bertanding aja. Insyaalah kita siap bertarung secara supportive, secara fair, insyaalah," kata Sohibul di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Selasa (25/6).
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Apa yang Prabowo pantau di IKN? Dalam kunjungan itu, Prabowo turut memantau langsung perkembangan pembangunan Istana Negara dan mendengarkan paparan oleh Tim Kontruksi IKN di lapangan yang berkaitan dengan lokasi dilaksanakannya upacara HUT RI mendatang.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
Kemunduran demokrasi, ungkap Sohibul, ditandai dengan ruang partisipasi publik yang semakin menyempit, akibat pintu masuk ke ranah politik semakin berat yang disebabkan biaya politik yang mahal. Akibatnya sirkulasi elite hanya dikuasai oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki modal kapital.
"Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang baik tidak abuse of power," terang pria yang juga kerap disapa Kang Iman itu.
Pembiayaan demokrasi Indonesia, lanjut Sohibul, yang menganut pasar bebas kontestasi politik membuat politik Indonesia memburuk. Serta makin maraknya perilaku koruptif, politik berbiaya mahal dan munculnya oligarki kekuasaan.
"Budaya politik Indonesia tidak terjadi transformasi sehingga menimbulkan gesekan. Misal perbedaan dalam demokrasi. Kemudian masih ada pandangan bahwa menghadapi yang berbeda dengan pandangan zero sum game (saling menihilkan)," ujar dia.
Untuk itu ia memandang, Indonesia harus memperbaiki cara pandang terhadap kekuasaan. Indonesia harus belajar kesadaran etis dari Jepang bagaimana cara pandang dalam kekuasaan.
"Budaya Jepang, menempatkan kekuasaan sebagai sebuah kepercayaan dan kehormatan maka ketika terjadi sesuatu yang memalukan maka mundur dari kekuasaan," tuturnya.
Menurutnya politik itu seharusnya politik adu gagasan bukan keuangan apalagi menggunakan isu-isu primordial.
"Melalui demokrasi inilah kita bisa mendorong demokrasi substansi sehingga bisa menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.
Reporter: Yopi Makdori
Baca juga:
PKS Soal Tokoh Temui Gibran: Mungkin Mereka Berharap Keajaiban Jokowi Terulang
Survei SMRC Dapati 47 Pendukung PKS Tolak Pembubaran HTI
PKS Instruksikan Anggota di DPR Potong Gaji Bantu Korban Banjir di NTT & NTB
Wasekjen PKS: SP3 yang Dikeluarkan KPK Cederai Keadilan Masyarakat
PKS Sebut Penjualan Saham Bir Mampu Bangun 40 Sekolah & 20 Rumah Sakit
PKS: BNPT dan Densus 88 Harus Bekerja Maksimal Tangani Terorisme