Suasana NasDem Tower Usai 'Gaduh' Mentan Syahrul Yasin Limpo Tiba di Tanah Air
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kasus hukum yang menimpa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak dipolitisasi.
Syahrul Yasin Limpo dikabarkan ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi
Suasana NasDem Tower Usai 'Gaduh' Mentan Syahrul Yasin Limpo Tiba di Tanah Air
Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem terlihat sepi dari aktivitas pasca konferensi pers Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada (5/10) yang tersandung kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Berdasarkan pengamatan Merdeka.com pada Jumat (6/10) pukul 12.00 WIB di lokasi, tak banyak aktivitas yang terlihat, hanya ada personel keamanan menjaga ketat area masuk dan keluar NasDem Tower.
- Syahrul Yasin Limpo Dijemput Paksa, Tiba di Gedung KPK dengan Tangan Diborgol
- FOTO: Kondisi NasDem Tower saat Syahrul Yasin Limpo Bertemu Surya Paloh Usai 'Hilang'
- Surya Paloh Tunggu Kedatangan Mentan Syahrul Yasin Limpo di NasDem Tower
- Menko Mahfud MD Soal Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo: Kalau Ada Kesulitan, Saya Turun Tangan
Ketika Merdeka.com berusaha memasuki area gedung, salah satu resepsionis NasDem Tower mengatakan hari ini tak ada agenda kegiatan yang terjadi, hanya ada sejumlah anggota DPR RI fraksi Partai NasDem yang mengunjungi kantor pusat partai yang dipimpin Surya Paloh itu.
Resepsionis juga menyebut, mereka tak mengetahui pasti ada agenda apa yang terjadi di dalam, sebab resepsionis tak diberi tahu agenda pembahasan harian partai, hari Jumat (6/10).
"Maaf, kami enggak tahu ada agenda apa di hari ini, sebab kami enggak diberi tahu. Tetapi, sepertinya hari ini tak ada agenda pembahasan yang harus dijumpai media," jelas resepsionis DPP Partai NasDem, NasDem Tower Jakarta Pusat (6/10).
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kasus hukum yang menimpa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak dipolitisasi.
Paloh mengatakan, jika politisasi sudah terjadi, ia hanya bisa pasrah karena hal tersebut bukan lah kewenangan dari NasDem.
"Kita menjaga, kalau dari pihak NasDem pasti menjaga tidak ada upaya politisasi hukum. Tapi kita kan bukan penegak hukum, kita institusi partai politik," ujar Paloh di DPP Partai NasDem (5/10).