Surat mahkamah partai PPP, alasan Menkum HAM belum sahkan kubu Djan
Menkum HAM minta kedua kubu yang berseteru di PPP islah lebih dulu.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly meminta kedua kubu di internal PPP yang tengah berkonflik yakni Djan Faridz dan Romahurmuziy (Romi) bisa segera islah.
Yasonna punya alasan sendiri mengapa sampai saat ini pihaknya belum mengesahkan kepengurusan Ketua umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz.
"Kemarin kita dapat surat lagi dari mahkamah partai PPP, memang salah satu syarat undang-undang harus dapat surat dari mahkamah partai, isinya khusus PPP jangan dulu diterbitkan karena kami mau islah," kata Yasonna di Istana, Jakarta, Rabu (13/1).
Menyikapi putusan Mahkamah Agung, Yasonna menjelaskan, Kemenkum HAM sudah berkirim surat ke Djan Faridz. Ada beberapa hal yang isinya keberatan, termasuk surat dari mahkamah partai, dokumen muktamar itu harus disertakan, berita acara, surat mandat dan lain sebagainya.
"Sama dengan partai lain yang menyerahkan pada pemerintah juga disertakan. Apa yang paling penting adalah tahapan pilkada bisa berlangsung mulai bulan Juni," jelas Yasonna.
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan kedua Kubu PPP untuk melakukan Islah. Karena jalan ini merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan di partai berlambang kabah itu.
"Perpecahannya kan sangat dalam dan kita mendorong supaya penyelesaiannya betul-betul didasarkan pada kebijaksanaan untuk islah," tutup Yasonna.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz menemui Presiden Jokowi untuk membantu mengesahkan kepengurusannya. Menghadap Jokowi, Djan membawa surat dari Mbah Moen yang merupakan sesepuh PPP.
Baca juga:
Bawa surat Mbah Moen, Djan minta Jokowi sahkan PPP Muktamar Jakarta
Akhiri konflik, PPP kubu Romi siapkan Muktamar Islah
Cari solusi konflik PPP, Romi dan Djan Faridz temui Jokowi di Istana
Saifullah Tamliha: Romi dipecat SDA, saya Sekjen PPP
Ditelepon Mbah Moen, dua kubu PPP bertemu pekan depan bahas islah
Peluru Dimyati & Djan Faridz ke kubu Romi bikin konflik PPP memanas
KH Maimun sebut Allah akan menentukan jalan keluar konflik PPP
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.