Survei LSI: Gerakan 212 buka kran peningkatan radikalisme di Indonesia
LSI merilis survei tentang Tren Persepsi Publik tentang Demokrasi, Korupsi, dan Intoleransi. Khusus terkait intoleransi, responden berasal dari muslim dan non muslim.
Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi menyampaikan gerakan 212 yang berhasil memenjarakan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bukan puncak radikalisme di Indonesia. Namun gerakan tersebut justru menjadi pembuka kran peningkatan gerakan radikalisme di Indonesia.
"Bukan 212 puncak radikalisme tapi membuka kran meningkatnya radikalisme tadi," kata Burhanuddin dalam rilis survei LSI di Hotel Sari Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/9).
-
Apa yang terjadi pada Pilkada Jateng berdasarkan survei LSI? Survei LSI: Kaesang Unggul di Pilkada Jateng Berkat Pengaruh Presiden Jokowi Djayadi menegaskan, Pilkada Jawa Tengah masih sangat cair.
-
Siapa yang didatangkan PSIS Semarang? Pada Selasa (14/11), PSIS Semarang resmi datangkan pemain baru mereka, Evan Dimas Darmono dari Arema FC.
-
Mengapa Ikatan Alumni ATVI (IKAVI) dianggap penting? Wakil Direktur Bidang Akademik ATVI, Ir CIptono Setyobudi menambahkan, ikatan alumni perguruan tinggi sangat penting keberadaannya. Tak terkecuali Ikatan Alumni ATKI/ATVI. "Maka sudah sewajarnya ditunggu kontribusinya. Jadi, ikatan alumni ini merupakan wadah bagi alumni ATVI dan juga alumni ATKI, karena ATVI semula bernama Akademi Teknologi Komunikasi dan Informasi (ATKI) dan berubah menjadi ATVI pada 2013."
-
Siapa yang melakukan survei LSI? Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis peta dukungan apabila Pilpres 2024 berlanjut ke putaran kedua. Dengan posisi pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan melaju ke putaran kedua.
-
Bagaimana reaksi mahasiswa, dosen, dan alumni FK Undip terhadap pemberhentian Yan Wisnu Prajoko? Pada Senin (2/9), ratusan sivitas akademika FK Undip menggelar aksi solidaritas dan simpati mendukung Yan Wisnu Prajoko. Para simpatisan yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan alumni menunjukkan tulisan “We Stand with dr Yan Wisnu” dengan mengenakan pakaian serba hitam dan pita hitam di bagian dada sebagai tanda simpati terhadap terjadinya premanisme birokrasi.
-
Siapa yang mengajak alumni ATVI untuk bergabung dengan IKAVI? Ketua Alumni ATVI, Rezzi Nanda Barizki mengatakan, dengan terbentuknya IKAVI dapat menjadi wadah silahturahmi bagi seluruh alumi. "Dengan ini saya Rezzi Nanda Barizki, mengajak kepada seluruh rekan-rekan alumni untuk bisa bergabung di IKAVI, untuk kita bisa saling ber-collaboraction dan menjadi bagian dari suatu perubahan yang besar dari ATVI untuk bisa di teruskan ke generasi-generasi berikutnya sebagai Legacy," ujar Rezzi.
LSI merilis survei tentang Tren Persepsi Publik tentang Demokrasi, Korupsi, dan Intoleransi. Khusus terkait intoleransi, responden berasal dari muslim dan non muslim. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam survei ini di antaranya izin non muslim mengadakan kegiatan keagamaan (kepada responden muslim), izin non muslim membangun tempat ibadah, dan non muslim menjadi kepala daerah dan presiden atau wapres. Jenis pertanyaan yang sama juga diajukan kepada responden non muslim.
"Kita akan buat analisis tiga topik besar. Pertama kita tanya apakah bapak ibu itu keberatan jika non muslim melakukan kegiatan keagamaan. Yang mengatakan keberatan tahun 2018 itu 38 persen, 2017 sebanyak 36 persen, 2016 atau tujuh bulan sebelum ada demo anti Ahok itu justru 40 persen," jelasnya.
Selain itu muslim yang keberatan jika non muslim membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggalnya mengalami peningkatan pada 2018 yaitu 52 persen. Angka ini naik 4 persen dari tahun 2017 yang hanya 48 persen.
Untuk intoleransi politik, rata-rata mengalami peningkatan. Sebagian responden muslim menolak memilih kepala daerah dari kalangan non muslim. Burhanuddin mengatakan pada tahun 2018, sebanyak 52 persen responden muslim keberatan jika ada bupati atau walikota dari kalangan non muslim. Angka ini meningkat dari 2017 yang hanya 47 persen dan pada 2016 hanya 39 persen masyarakat yang keberatan memiliki bupati atau walikota non muslim.
Pada tahun 2016, hanya 40 persen warga muslim keberatan memiliki gubernur non muslim. Sedangkan pada 2017 hanya 48 persen dan pada 2018 meningkat menjadi 52 persen. Survei lainnya pada 2018, sebanyak 59 persen warga muslim menolak memiliki presiden non muslim. Ini meningkat dari survei yang sama tahun 2017 yang hasilnya 53 persen dan pada 2016 hanya 48 persen.
"Sejak 2016 tren intoleransi non muslim jadi pejabat publik itu meningkat. Sekilas kita bisa katakan bahwa argumen 212 adalah puncak dari intoleransi itu setidaknya basis empirisnya kurang. Jangan-jangan justru sebaliknya, 212 yang meningkatkan intoleransi," jelasnya.
Burhanuddin mengatakan bisa saja responden muslim beralasan bahwa pilihannya menolak kepala daerah atau presiden maupun wapres non muslim menggunakan justifikasi kitab suci. Hanya saja Indonesia bukan negara Islam.
"Sayangnya kita bukan negara Islam. Dalam konteks demokrasi apapun latar belakang etnik dan agamanya punya hak sama jadi pejabat publik," jelasnya.
Survei dilakukan pada Agustus 2018 dengan sampel 1520 responden yang dipilih dengan metode multi stage random sampling. Berdasarkan jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar kurang lebih 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga:
Nama-nama kejutan masuk dalam timses Prabowo-Sandi
Buni Yani gabung Prabowo, timses Jokowi tak khawatir kasus Ahok terulang
Perwakilan GNPF dan alumni 212 masuk jadi tim kampanye Prabowo-Sandi
PKS klaim dukungan ke Prabowo-Sandi penuhi separuh ijtima ulama GNPF
Habib Rizieq minta pendukung tunggu ijtima ulama II tentukan pilihan capres
Rekomendasi tak diambil Prabowo, GNPF kemungkinan akan buat ijtima baru