Survei: Mayoritas Publik Tolak Amandemen UUD 1945 Tambah Masa Jabatan Jokowi
Pertanyaan yang diajukan adalah 'Perlu amandemen UUD 1945 untuk menambah periode jabatan presiden agar Jokowi bisa maju kembali jadi calon Presiden 2024?'. Hasilnya, publik yang setuju 28.68%, tidak setuju 69.50%, tidak tahu 1.49%, dan tidak jawab 0.33%.
Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) merilis survei terkait masa jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, mayoritas publik menjawab tidak setuju Jokowi kembali menjadi Presiden.
Pertanyaan yang diajukan adalah 'Perlu amandemen UUD 1945 untuk menambah periode jabatan presiden agar Jokowi bisa maju kembali jadi calon Presiden 2024?'. Hasilnya, publik yang setuju 28.68%, tidak setuju 69.50%, tidak tahu 1.49%, dan tidak jawab 0.33%.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan? Survei tersebut melibatkan 810 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error sekitar 3,5 persen.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa saja yang diresmikan Jokowi di Sulawesi Barat? "Juga pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 22,4 kilometer yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah," ucap Jokowi.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Publik tidak mendukung wacana amandemen perubahan masa jabatan presiden," kata peneliti ARSC Bagus Balghi dalam survei Sumber Kepemimpinan Nasional: Menuju 2024, Sabtu (22/5).
Kemudian, publik ditanyakan mengenai setuju atau tidak jika tidak ada amandemen UUD 1945, sebaiknya Jokowi maju kembali sebagai calon wakil presiden. Hasilnya 25.37% setuju, 71.5% tidak setuju, 2.81% tidak tahu dan 0.17% tidak jawab.
"Dalam bayangan publik, Presiden Jokowi tidak lagi menjadi kontestan di Pemilu 2024, baik sebagai calon presiden (tiga periode) maupun sebagai calon wakil presiden," ucapnya.
Lebih lanjut, masyarakat ditanya soal Jokowi sebaiknya menyatakan dukungan kepada salah satu sosok calon presiden yang akan meneruskan program programnya selama ini. Hasilnya 74.13% setuju, 23.88% tidak setuju, 16.5% tidak tahu dan 0.33% tidak jawab.
"Publik berharap program-program kerja Presiden Jokowi dalam hal pembangunan strategis terjaga estafetnya. 'Faktor Jokowi' menjadi penting," kata dia.
"Sosok calon presiden yang menjamin berlanjutnya program-program Presiden Jokowi, terutama program strategis untuk publik, turut menjadi pertimbangan pemilih,"ucap Balghi.
Untuk diketahui, survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Dengan 60 persen berusia muda di bawah 30 tahun dan usia minimal 17 tahun.
Survei dilakukan selama periode 26 April-8 Mei 2021. Metode survei yang dipakai adalah multistage random sampling dan dilakukan melalui sambungan telepon. Adapun margin error plus minus 2,9 persen.
Baca juga:
Survei Capres: Anies Baswedan Teratas, Disusul Prabowo dan Ganjar
Survei Indometer: Elektabilitas PDIP 21,4%, Gerindra 13,8%, Disusul Golkar 8,0%
Survei Indometer: Ganjar, Prabowo dan Ridwan Kamil Capres Unggulan di 2024
Survei Indometer: Tingkat Kepuasan Terhadap Jokowi Naik
Elektabilitas Disalip Demokrat, Gerindra Penasaran Ingin Pelajari Penyebabnya