Surya Paloh Tak Setuju Usul KPK Agar DPR Tak Digaji Jika Tidak Selesaikan UU
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak setuju dengan pernyataan Komisi Pemberantasan korupsi Korupsi (KPK) agar anggota DPR tidak digaji bila tak menyelesaikan pengesahan undang-undang (UU). Menurutnya, seharusnya lembaga pimpinan Agus Rahardjo tersebut dapat menghargai DPR.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak setuju dengan pernyataan Komisi Pemberantasan korupsi Korupsi (KPK) agar anggota DPR tidak digaji bila tak menyelesaikan pengesahan undang-undang (UU). Menurutnya, seharusnya lembaga pimpinan Agus Rahardjo tersebut dapat menghargai DPR. Usulan KPK dinilai kurang tepat.
"Itu sudah salah alamat, itu terlalu melimpahkan institusi yang sama-sama perlu kita hargai. DPR melahirkan KPK, KPK juga harus ingat tetap harus menghargai DPR," kata Surya Paloh di Banda Aceh, Aceh, Jumat (7/12).
-
Kapan Gazalba Saleh ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Gazalba Saleh ditahan oleh KPK? Gazalba Saleh kali ini ditahan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
Menurut dia, ada banyak cara untuk meningkatkan kinerja anggota DPR. Paloh menyebut problematika yang sama sebenernya terjadi di berbagai sektor di Indonesia.
"Banyak hal yang perlu kita optimalisasikan bukan dengan penegasan anda nggak usah digaji karena anda kurang baik," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyinggung soal integritas anggota DPR dalam menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU). Menurut dia, anggota DPR yang malas membahas serta mengesahkan RUU tidak perlu digaji.
"Wakil rakyat, perform di DPR, integritas itu being honest. Jadi, kalau ada undang-undang di DPR itu honest enggak, sih? Orang yang enggak berintegritas enggak bisa digaji. Jadi, kalau (anggota) DPR enggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji Pak Ketua (DPR)," kata Saut di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa, 4 Desember 2018.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PSI Mengklaim Siap Tak Digaji Jika Kinerjanya di DPR Buruk
Baleg DPR bersama KPK Rapat Bahas RUU Penyadapan
DPR Dukung Anggaran TNI-Polri Untuk Buru Pemberontak di Papua
Meski Tak Penuhi Kriteria, DPR Pilih 7 Anggota LPSK Baru
Fadli Zon Tanggapi Usulan KPK DPR Tak Digaji: Saut Harus Belajar Lagi Soal UU
KPK Usul Anggota DPR Jangan Digaji Jika Tak Selesai Bahas UU