Tak keluarkan SK, Djan Faridz tuding Yasonna main politik
Djan kesal dengan sikap Yasonna yang menunda-nunda pencabutan SK PPP kubu Romahurmuziy.
Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz kesal dengan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang sampai saat ini tidak mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan PPP pihaknya sebagaimana putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Djan menuding Yasonna terlalu politis dalam menduduki jabatannya sebagai menteri hukum yang seharusnya dapat memahami putusan MA tersebut tanpa diterjemahkan dari sisi politik.
"Kita ngomong bahasa basic dulu deh, jangan ngomong bahasa hukum, karena yang menerjemahkan bahasa hukumnya orang politik. Hampir dapat dikatakan demikian, patut diduga (politis)," kata Djan di Gedung Tipikor, Jakarta, Kemayoran, Senin (4/1).
Kemudian, Faridz juga menyindir politikus PDIP tersebut yang tak mengambil keputusan mencabut SK Kepengurusan PPP kubu Romi dan mengeluarkan SK untuk pihaknya.
"Mungkin dia lagi di Hong Kong, jadi dia belum sempat. Kalau sudah pulang dari Hong Kong mungkin ada tindakan,"tandasnya.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali (SDA) yang diwakili Djan Faridz. Putusan ini kembali menegaskan bahwa PPP tetap dipimpin SDA. Akibat putusan itu, kepengurusan PPP yang sah adalah hasil Munas Bandung 2010 silam dengan Ketua Umum Suryadharma Ali.
Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy (Romi) menyatakan, dirinya masih menjadi Sekjen atas hasil Putusan Kasasi MA No 504K/TUN/2015, itu. Dia menegaskan, PPP Muktamar Jakarta yang menghasilkan kepengurusan Djan Faridz-Dimyati, tidak ada urusan dengannya.
Sebab, PPP Muktamar Jakarta bukan dan tidak pernah menjadi pihak yang bersengketa dalam peradilan PTUN.
Baca juga:
Dimyati sebut paling telat 15 Januari Kemenkum HAM cabut SK PPP Romi
Djan janji beri jabatan apapun ke Romi: Asal tak ketum & sekjen
Djan Faridz minta Menteri Yasonna hargai hukum, cabut SK PPP Romi
PPP Djan Faridz datangi kantor Menkum HAM, minta SK Romi Cs dicabut
Aksi massa demo dualisme kepemimpinan parpol di Kemenkumham
Kegaduhan Beringin dan Kabah di awal pemerintahan Jokowi
PPP Sumut kubu Djan Faridz desak Yasonna cabut SK kepengurusan Romi
-
Bagaimana cara PPP untuk memenangkan gugatan di MK? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK. Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.
-
Kapan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan pensiun? Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebentar lagi akan pensiun dari jabatannya. Laki-laki yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu 20 Mei 2020 sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ke-23 akan pensiun pada pertengahan tahun ini.
-
Kapan sang juara meraih kemenangannya? Kamu telah menang dengan cara yang hebat hari ini, dan saya berharap yang terbaik untukmu.
-
Kenapa Andi Widjajanto khawatir Ganjar-Mahfud menang satu putaran? Melihat dinamika yang terjadi, dia pun khawatir jika Ganjar-Mahfud menang satu putaran pada Pilpres 2024.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.