Tak Khawatir Isu Reshuffle, NasDem Tetap Ingin Revisi UU Pemilu Dilakukan
Jika Pilkada dilaksanakan 2024, akan banyak Plt kepala daerah selama 2 hingga 3 tahun. Hal itu tidak efektif untuk menjalankan roda pemerintahan. Terlebih, menurut undang-undang kewenangan Plt juga terbatas.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisyaratkan menolak rencana DPR untuk mengubah Undang-Undang Pemilu. Partai NasDem sebagai salah satu parpol koalisi menyatakan tetap ingin revisi UU Pemilu dilakukan dengan menormalisasi jadwal pilkada. NasDem tak khawatir sikap ini akan membuat kadernya di kabinet direshuffle.
"NasDem berpandangan revisi UU pemilu sebaiknya tetap dilakukan, mengingat pemilu serentak 2019 yang banyak menelan korban karena ketidaksiapan penyelenggara. Ketidaksiapan penyelenggara bisa saja berakibat pemilu tidak legitimate karena akan banyak komplain," kata Ketua DPP NasDem Irma Chaniago di Jakarta, Kamis (4/2).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kenapa Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa perubahan utama yang disepakati dalam RUU Desa yang disahkan? RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan. Secara garis besar, sejumlah perubahan krusial dalam RUU Desa yang disahkan ini yaitu ihwal ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa yang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.
-
Kenapa AHY meminta revisi UU Pemilu menjadi prioritas? Ini sebuah concern bersama yang harus kita kawal. Jadi nanti kalau sudah tenang semuanya, bersama teman teman fraksi DPR RI ke depan kita bicara bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu. Sebelum bicara perubahan undang-undang yang lain bicarakan ini dulu
Selain itu, kata Irma, jika Pilkada dilaksanakan 2024, akan banyak Plt kepala daerah selama 2 hingga 3 tahun. Hal itu tidak efektif untuk menjalankan roda pemerintahan. Terlebih, menurut undang-undang kewenangan Plt juga terbatas.
"Maka, akan kontraproduktif bagi penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah," kata eks anggota DPR ini.
NasDem, menurut Irma, tidak khawatir kadernya akan direshuffle bila bertolak belakang dengan keinginan Jokowi. NasDem tetap mempertahankan prinsipnya yang dianggap benar.
"Wah apa hubungan nya dengan reshuffle? Memperjuangkan sesuatu yang menurut kami benar kan wajib, soal apakah kami berhasil atau tidak itu soal lain," ucapnya.
Irma menyebut, pemerintah pasti memahami sikap NasDem. Partainya juga masih menampung aspirasi masyarakat.
"Enggaklah, pemerintah pasti mafhum NasDem masih dalam posisi memberikan argumentasi dan menampung aspirasi masyarakat," pungkas Komisaris Independen Pelindo I ini.
Baca juga:
PDIP: Revisi UU Pemilu Tidak Perlu Dilanjutkan
Setuju dengan Jokowi, PKB Tolak Revisi UU Pemilu
PKB Aktif Lobi Fraksi di DPR Agar Sepakat Tuntaskan Pembahasan RUU Pemilu
Tolak Bicara Pilkada 2024, Anies Baswedan Pilih Fokus Tangani Covid-19
Soal Wacana Pilgub 2022, Wagub DKI Tegaskan Ikuti UU Pemilu
Ridwan Kamil Tanggapi Polemik Pilkada Ditunda: Terserah, Saya Ikut Saja