Tak kuasa lengserkan Setya Novanto
Tak kuasa lengserkan Setya Novanto. Rapat pleno yang sedianya akan digelar Jumat 29 September lalu. Rapat ini membahas rekomendasi Tim Pengkajian yang menghasilkan elektabilitas Golkar merosot akibat terbelitnya Novanto di kasus korupsi e-KTP.
Lagi-lagi isu pelengseran Setya Novanto dari kursi ketua umum Golkar gembos di tengah jalan. Rapat pleno yang dinantikan tak kunjung digelar, meskipun Tim Pengkajian telah memutuskan untuk meminta penonaktifkan Setya Novanto dari kursi ketua umum.
Rapat pleno yang sedianya akan digelar Jumat 29 September lalu. Rapat ini membahas rekomendasi Tim Pengkajian yang menghasilkan elektabilitas Golkar merosot akibat terbelitnya Novanto di kasus korupsi e-KTP.
Sayang, rapat dinyatakan ditunda. Dengan alasan, Kantor DPP Golkar digunakan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (Ical) untuk nonton bareng film G30S PKI.
"Tahu-tahu tadi kesekjenan bilang 'pak itu sudah tiga hari lalu sudah diminta oleh Aburizal Bakrie, pembina'. Dia akan nonton dengan kru PND, anak-anak muda Golkar itu kan yang satu grup," kata Ketua Tim Pengkajian Yorrys Raweyai dalam pesan singkatnya, Jumat (29/9).
Rapat pleno rencananya akan ditunda pada Senin 2 Oktober kemarin. Namun, lagi-lagi pleno tak kunjung digelar. Terlebih, ada putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus e-KTP tidak sah.
Putusan praperadilan ini membawa angin segar buat Novanto. Suara dukungan pun langsung terdengar. Setelah sebelumnya banyak yang menyudutkan Novanto dari internal Golkar, termasuk hasil tim pengkajian pimpinan Yorrys.
Sekjen Golkar Idrus Marham bahkan telah menegaskan, tak ada rapat pleno penonaktifkan Novanto.
"Tidak ada. Tidak ada (rapat pleno) hari ini," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin siang.
Partai Golkar baru akan mengagendakan rapat pleno antara 27 atau 28 Oktober 2017 mendatang.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan, saat ini penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum tidak lagi diperlukan. Sebab, PN Jakarta Selatan telah menganulir penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK.
"Tapi kan ketua umum kan sebagaimana kita ketahui menang di praperadilan otomatis statusnya dia sekarang tidak tersangka. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk Plt-pltan," kata Mahyudin saat dihubungi, Senin (2/10).
Secara aturan AD/ART juga tidak serta merta bisa memberhentikan dan menunjuk Plt tanpa melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Mahyudin mengklaim DPD-DPD solid menginginkan Setnov tetap menjadi ketua umum.
Namun, Ketua Tim pengkajian Yorrys Raweyai tetap pada pendirian. Ingin Novanto nonaktif demi penyelamatan Partai Golkar.
Yorrys mengakui internal partai terbelah dua. Antara loyalis Setya Novanto dengan pihak yang ingin Novanto mundur dari jabatan ketum.
"Biasa lah itu kan demokrasi kan, kalau semua setuju bukan demokrasi namanya itu otoriter. Kalian kan sudah lihat orang-orang yang ingin ada pergantian ketum siapa, orang orang yang ingin tetap dipimpin Novanto siapa kalian kan lebih tahu," ujar Yorrys.
Yorrys menegaskan, bakal konsisten pada sikapnya mengambil alih dan melakukan rapat pleno membahas mekanisme pergantian ketum. Dia juga menyebut nama Airlangga Hartarto menjadi sosok yang kuat menjabat sebagai Plt Ketua Umum Golkar.
"Iya dong itu kan keputusan rapat, kita konsisten saja pada keputusan itu," ucapnya.
Di satu sisi, Ketua Harian Nurdin Halid menegaskan, rapat pleno pelengseran Novantobisa saja terjadi.
Nurdin mengatakan, rapat pleno penonaktifan Setnov bisa dilakukan tanpa harus tanda tangan Idrus Marham. Namun dia tak mau memastikan, kapan rapat pleno itu terealisasikan.
"Bisa saja (rapat tanpa tanda tangan Sekjen). Korbid kepartaian juga bisa. Ketua harian juga bisa. Tergantung kepentingannya kan," kata Nurdin usai rapat bahas Pilkada serentak di DPP Golkar, Senin (2/10).
Ketika ditegaskan, rapat pleno bisa digelar tanpa persetujuan Sekjen Golkar, Nurdin mengatakan, bisa saja.
"Ya bisa saja. Misalkan saja begini, korbid kepartaian dan wasekjennya bikin rapat. korbid polhukamnya kan juga bisa," tegas Nurdin.
Baca juga:
Nurdin Halid sebut pleno pergantian Setnov bisa saja tanpa persetujuan Sekjen Golkar
Rencana penerbitan sprindik baru Setnov dinilai sia-sia
Pimpinan DPR tolak campuri kemenangan Setya Novanto di praperadilan
Ketua KPK akan perpanjang masa pencegahan Setya Novanto ke luar negeri
Idrus Marham: Isu perombakan fraksi Golkar DPR buat adu domba
Golkar: Kita harus lihat pandangan masyarakat pasca bebasnya Setya Novanto
Elektabilitas Golkar merosot tanggung jawab semua, bukan cuma Setnov
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapakah Letkol Atang Sendjaja? Nama Atang Sendjaja diketahui berasal dari seorang prajurit kebanggaan Jawa Barat, yakni Letnan Kolonel (Letkol) Atang Sendjaja.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Siapa Serka Sudiyono? Serka Sudiyono adalah anggota TNI yang bekerja sebagai Babinsa di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Rembang.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.