Temui DPP PDIP, cara KPK jemput bola cegah korupsi di partai politik
Temui DPP PDIP, cara KPK jemput bola cegah korupsi di partai politik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat program bernama politik cerdas berintegritas. Politik cerdas berintegritas ini bertujuan untuk mencegah kader-kader parpol tersangkut masalah korupsi, langkah awal KPK mensosialisasikan ke PDIP.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat program bernama politik cerdas berintegritas. Politik cerdas berintegritas ini bertujuan untuk mencegah kader-kader parpol tersangkut masalah korupsi, langkah awal KPK mensosialisasikan ke PDIP.
"Yang pertama KPK punya program untuk penguatan partai tata kelola lebih baik dan kita bilang lebih berintegritas karena dia lebih banyak upaya pencegahan. Kita tahu banyak kader partai memegang peran penting dan kita ingin juga partai mempunyai kebijakan yang sangat kuat untuk mendorong baik pencegahan di daerah dan pusat," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, di Kantor DPP PDIP, Kamis (31/8).
Lebih lanjut, Pahala menjelaskan, sebanyak 32 persen partai-partai politik di Indonesia terjerat kasus korupsi. Untuk mencegah itu, KPK berani turun agar partai politik melakukan pembenahan dari semua sisi untuk pencegahan korupsi.
"Kita pikir seharusnya partai bisa membuat kebijakan yang lebih memperkuat integritasnya secara real, kita bekerjasama dengan PDI Perjuangan karena ini partai paling besar dan kita lihat sudah banyak instrumen-instrumen untuk pengelolaan partai yang lebih baik itu ada beberapa yang masih dalam perjalanan," jelasnya.
Bukan hanya itu, KPK juga mendorong agar parpol transparan dalam mengelola keuangan. Terlebih saat ini dana parpol naik dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara sah.
"Kita usulkan lagi ke pemerintah itu bersamaan dengan penguatan instrumen tata kelola dan integritas yang ketiga kita ingin juga dorong pengkaderan rekrutmen," kata dia.
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi atas terobosan KPK untuk jemput bola dan melakukan dialog bersama untuk agar korupsi di Indonesia berkurang.
"Mempunyai sumber daya untuk melihat seluruh akar dari korupsi kami harap bisa menjadi jembatan yang baik termasuk proses institusional politik dalam membuat sistem yang baik," kata Hasto.
Baca juga:
Dana parpol naik, PDIP sebut keuangan parpol selama ini compang-camping
Tak puas dana parpol naik 10 kali lipat, DPR usul ada dana bantuan rutin wajib
Kenaikan dana parpol diharap bisa kurangi ketergantungan dari sumbangan pejabat
Dana parpol naik, Setya Novanto minta pemerintah percaya
Menteri Keuangan akui kenaikan dana parpol membebani APBN
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).