Terpilih jadi Ketum PPP, Romi sesumbar tak mau jadi menteri

Romi mengatakan ingin fokus mengurus partai.

Ketua Umum PPP hasil Muktamar islah Romahurmuziy (Romi) sesumbar tak tertarik jabatan menteri. Romi mengatakan ingin fokus mengurus partai.

"Saya kira saya lebih memilih untuk mengurus partai. Kalau pun ada permintaan dari presiden pada kader-kader PPP, masih banyak kader-kader PPP yang lain. Saya mencoba untuk bangun profesionalitas partai dan saya yakin kalau partai diurus secara benar pasti akan besar," kata Romi di KPK, Jakarta, Senin (11/4).

Namun, kata Romi, itu bukanlah sebuah penolakan lantaran belum ada tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, jika ditawarkan tentu akan dihormati sebagai hak prerogatif.

"Seperti yang saya katakan presiden berhak untuk menentukan siapa pun di republik ini yang beliau kehendaki. Begitu pun orang-orang yang ditawari memiliki hak untuk menerima atau menolaknya karena itu sebagai partai politik di mana kita ingin menempatkan sebanyak mungkin kader partai di dalam cabang-cabang eksekutif sesuai UU kita menyiapkan diri siapa pun yang dimintakan presiden," imbuhnya.

Kader itu, lanjutnya, tak mesti harus jadi menteri. "Relatif ya kan jabatan itu tidak hanya sebagai menteri ada posisi-posisi lain di komisi negara. Ada posisi-posisi lain di cabang kekuasaan yang lain di dewan pertimbangan dan seterusnya. Sebanyak mungkin kita siapkan," ucapnya.

Seperti diketahui, Muktamar VIII yang diselenggarakan PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (9/4) memutuskan memilih M Romahurmuziy sebagai ketua umum. Peserta muktamar menggunakan cara aklamasi untuk memilih pria yang akrab disapa Romi itu.

Dalam rapat pleno dengan agenda pemilihan ketua umum, acara dimulai dengan voting yang dilakukan untuk menentukan mekanisme pemilihan ketua umum. Rapat dipimpin oleh Suharso Monoarfa.

Ada dua pilihan yang ditawarkan kepada peserta muktamar. Pertama, pemilihan dilakukan dengan aklamasi sesuai tata tertib yang disiapkan panitia. Pilihan kedua, ketua umum dipilih melalui mekanisme voting. Hasil voting, 162 suara menginginkan dilakukan aklamasi, sedangkan 87 suara menginginkan ketua umum dipilih melalui voting. Hasil itu akhirnya disahkan oleh pimpinan sidang.

Tak lama setelah itu, para peserta langsung menyuarakan nama Romahurmuziy sebagai calon ketua umum. Sedangkan perwakilan kubu yang menolak pemilihan dilakukan melalui aklamasi memilih walk out dari ruang rapat.

Baca juga:
Menkum HAM Yasonna akui utus seseorang untuk lobi Djan Faridz
Lapor hasil Muktamar PPP, Romi dan Suharso temui SDA di Rutan Guntur
Romi sebut Djan Faridz sia-sia buang energi ribut-ribut PPP
Hasrul jamin tak akan gusur loyalis Djan Faridz di Fraksi PPP DPR
Dibuka Jokowi dan ditutup JK, Muktamar VIII PPP diklaim sah