Tim penyusun tegaskan tak ada rencana lemahkan KPK dalam RKUHP
Salah satu tim penyusun Revisi Undang-Undang KUHP (RKUHP) Prof Muladi, menolak keras anggapan pelbagai pihak yang menyebut RKUHP sebagai upaya melemahkan KPK. Dia siap diajak berdiskusi dengan siapapun termasuk komisoner KPK untuk membahas hal ini.
Salah satu tim penyusun Revisi Undang-Undang KUHP (RKUHP) Prof Muladi, menolak keras anggapan pelbagai pihak yang menyebut RKUHP sebagai upaya melemahkan KPK. Dia siap diajak berdiskusi dengan siapapun termasuk komisoner KPK untuk membahas hal ini.
"Jadi tidak ada rencana melemahkan KPK, atau melemahkan hukum pidana, dan sebagainya. Kita siap berdiskusi dengan siapa saja," kata dia di Jakarta, Rabu (6/6).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
"Saya dulu ikut merancang Undang-Undang KPK. Jadi tidak mungkin saya mau menghancurkan KPK," sambung dia.
Muladi menyatakan, penyusunan RKUHP sangat demokratis. Pihak-pihak terkait seperti KPK, dan BNN selalu diundang untuk turut memberikan masukan.
"Saat penyusunan RKUHP ini perwakilan KPK, dan BNN ada di dalamnya duduk bersama-sama. Itu suatu gambaran bahwa hukum harus demokratis," ujar dia.
Muladi berpendapat, RKUHP menjadi polemik di masyarakat akibat adanya mis understanding atau miss interpretasi di dalam masalah ini.
Muladi menyebutkan pasal yang sering tidak disebut oleh KPK atau Pers. Pasal 729 yang mengatur tentang aturan peralihan.
"Pasal itu menyatakan bahwa pada saat KUHP ini mulai berlaku nantinya. Ketentuan dengan bab tindak pidana khusus dalam undang-undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah di atur dalam undang-undang masing-masing," papar dia.
Sehingga, Muladi memastikan RKUHP tidak akan menganggu KPK atau kewenangannya.
"Saya ulangi tidak ada maksud dari undang-undang ini untuk mengurangi kewenangan atau menganggu kewenangan KPK. Itu diatur dalam aturan peralihan pasal 729 jarang disebut oleh beliau beliau itu," ungkap dia.
Senada, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sekaligus Ketua Tim Panja Pemerintah Enny Nurbaningsih mengatakan, KUHP yang baru nanti tidak akan melemahkan lembaga KPK.
"Itu ada penjelasan di dalam pasal 729 ketentuan peralihan kewenangan lembaga termasuk di situ kami jelaskan kalau ada yang masih kurang jelas perlu kita jelaskan secara lebih definitif," tandas dia.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:false
Istana: Kewenangan KPK tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun
Bahas polemik RKUHP, Wiranto dan sejumlah menteri akan rapat
Ketua DPR ajak masyarakat proaktif beri masukan untuk RKUHP
KPK diminta cari opsi alternatif soal masuknya delik korupsi ke RKUHP
Bamsoet tegaskan tidak ada upaya pelemahan KPK dalam Revisi KUHP
Presiden Jokowi tegaskan pemerintah tetap memperkuat KPK