Tunjungan DPR naik, Ahok sebut, 'boleh asal ada pembuktian terbalik'
Presiden Jokowi juga sempat menyindir niatan DPR yang meminta tunjangan naik saat ekonomi sulit.
Permintaan kenaikan tunjangan yang diajukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuai kecaman. Salah satunya dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kamu tanya sama mereka lah. Saya sih mengatakan, tunjangan boleh naik, asal ada pembuktian terbalik, ada Undang-Undang no 7 tahun 2006 (tentang pengesahan konvensi PBB terhadap korupsi) ada prinsip illicit enrichment," kata Ahok usai meresmikan kantor Samsat Kecamatan di kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta, Jumat (18/9).
Lebih lanjut, Ahok menantang LSM dan NGO untuk menyikapi permintaan anggota legislatif tersebut. "Maksud saya LSM NGO ngomong dong, eh lu kalo mau naikin gaji boleh, Undang-Undang hasil ratifikasi PBB diberlakukan dong," ujarnya.
Saat ditanyakan, apakah hal tersebut merupakan bentuk tantangan Ahok ke DPR, mantan Bupati Belitung Timur ini tidak membenarkan, tidak pula menyangkal.
"Ah lu, mancing-mancing aja lu," ujarnya.
Sebelumnya, Fahri Hamzah menyebut kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR masih belum mencukupi untuk menopang kinerja tiap anggota. Bahkan, kata dia, tunjangan bagi anggota seharusnya dilebihkan dari yang disetujui sekarang.
"Menurut saya sangat kurang itu, karena tidak ada kebebasan. Kalau ada kebebasan kita tentu mampu lakukan pengawasan intensif. Misalnya kebakaran, kita tidak bisa ke sana tidak ada anggaran,"kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).
Baca juga:
Jokowi saja malu, masak DPR terus ngotot minta tunjangan?
PDIP bakal ajak fraksi lain tolak kenaikan tunjangan anggota DPR
Menkeu bantah @budimansudjatmiko: Tunjangan PNS Kemenkeu tak naik
Hasto sebut wacana kenaikan tunjangan DPR langkah kontraproduktif
Tunjangan DPR naik, Politikus PDIP salahkan Menteri Keuangan
BURT DPR sebut kenaikan tunjangan hanya Rp 5 juta per anggota DPR
Megawati larang PDIP bicara kenaikan tunjangan DPR, bikin malu saja
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa saja anggota DPRD Jateng yang dilantik bersamaan? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa. Mereka adalah Iskandar Zulkarnain (59) dan putranya, M Rizqi Iskandar Muda (22) yang merupakan kader Partai Gerindra yang sama-sama berasal dari Daerah Pemilihan Jateng 13.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.