Ucapan SBY soal aparat tak netral harus jadi evaluasi untuk BIN-TNI-Polri
Menurut dia, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pimpinan sampai anggota dari ketiga institusi.
Partai Gerindra meyakini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak asal bicara soal dugaan aparat tidak netral di Pilkada 2018. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan sebagai mantan Presiden Indonesia, SBY masih memiliki jaringan kuat baik di TNI, Polri maupun BIN.
Untuk itu, pernyataan SBY seharusnya dijadikan introspeksi dan bahan evaluasi bagi institusi TNI, Polri dan BIN.
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Siapa Serka Sudiyono? Serka Sudiyono adalah anggota TNI yang bekerja sebagai Babinsa di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Rembang.
-
Mengapa Gerindra merasa SBY bisa membantu kemenangan Prabowo? Pengalaman SBY bisa menjadi kekuatan bagi Prabowo. Tetapi, Gerindra memahami SBY tidak bisa selalu turun gunung karena juga memiliki kesibukan. "Tentu pengalaman-pengalaman beliau akan menjadi kekuatan bagi kami juga tapi kita mengerti beliau mungkin juga punya kesibukan juga, kita tunggu pada saat yang pasti nanti akan kita umumkan bersama."
-
Kenapa Serka Sudiyono diundang ke acara Presiden Jokowi? Pada acara itu, Presiden Jokowi memberikan games-games menarik. Salah seorang yang berhasil maju ke podium adalah Serka Sudiyono.
-
Kenapa Prabowo Subianto dan Jenderal Dudung menggandeng tangan Jenderal Tri Sutrisno? Momen ini terjadi ketika ketiga jenderal tersebut sedang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat digelarnya gala dinner seusai mengikuti rangkaian parade senja atau penurunan upacara bendera merah putih.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
"Pak SBY tidak asal bicara, tentu ada yang memberikan laporan ke beliau. Ini harus jadi masukan dan introspeksi bagi tiga institusi tersebut," kata Andre saat dihubungi, Minggu (24/6).
Menurut dia, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pimpinan sampai anggota dari ketiga institusi.
"Mereka introspeksi, melakukan pemeriksaan, dan untuk pimpinannya bukan hanya memeriksa internal mereka, juga pimpinan introspeksi diri," tegasnya.
Andre memperingatkan jika aparat tidak netral dalam pesta demokrasi maka akan menimbulkan konflik yang berujung penggulingan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Bila tiga intistusi tersebut tidak netral dan condong pada penguasa, maka rezim bisa tumbang seperti zaman soeharto, kalau rakyat merasakan ketidakadilan," tegasnya.
Sebelumnya, SBY mengungkapkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Pernyataan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang dia ketahui. SBY menyebut, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.
SBY mensinyalir adanya aparat TNI, Polri dan BIN yang diduga ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat.
Dia lantas mengungkit pemeriksaan mantan Cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni oleh Polri. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya.
"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY.
Baca juga:
SBY sebut rumah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi digeledah, ini fakta versi PDIP
Soal pengecekan rumah dinas Wagub Jabar, SBY diminta tidak main drama
Demokrat sebut SBY tak sebar hoaks soal penggeledahan rumah dinas Demiz
Demokrat: Silakan Pemprov Jabar membantah, tapi Demiz merasa digeledah
PDIP nilai kritik SBY aparat tak netral demi kepentingan Demokrat di Pilkada