Ungkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024
Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.
JK meminta, pihak-pihak terkait menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024
Ungkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024
Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.
- Sebut Pemilu Sudah Selesai, Jusuf Kalla Ajak Umat Islam Pererat Kembali Persatuan
- JK Soal Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu: Jalani Saja, Tergugat Tidak Usah Khawatir
- VIDEO: JK Sentil Pembagian Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Caranya Harus Benar!
- Jusuf Kalla Ibaratkan Pemimpin seperti Sopir: Kalau Suka Marah Emosi Bisa Tabrakan
JK mengelompokkan menjadi tiga bagian yakni prapemungutan suara, pada saat pencoblosan dan pascapemungutan suara.
Hal itu diungkap JK dalam acara diskusi dengan tema "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok (7/3).
"Kita lihat suara pemilu. Tentu kita bagi tiga, sebelum 14 tanggal 14 dan setelah 14. Itu terjadi semuanya," kata JK.
Mantan Ketum Golkar ini kemudian mengungkit soal rentetan bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat pada masa pemilu 2024.
JK tak berani memberikan penilaian terhadap hal tersebut. Sebab, menurutnya, kewenangan dari DPR melalui hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu.
"Karena DPR yang mengatakan ada salah benarnya. Apa yang terjadi di 14, pengkondisian melihat situasi berapa besar yang dikeluarkan," ujar dia.
"Tidak boleh pengeluaran negara untuk hal yang sebanyak kebutuhan sosial itu. Kenapa bansos begitu besar pada bulan-bulan yang sama, tanggal-tanggal yang sama contohnya seperti itu," sambung dia.
JK meminta, pihak-pihak terkait menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Dia menilai, ini bukan untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu.
Tapi, menurut JK, hak angket menjadi momentum untuk berbenah supaya pemilu ke depan jauh lebih baik.
"Ini harus dilihat untuk pelajaran masyarakat agar jangan terjadi, bagi saya bukan soal menang kalah, bukan. Supaya jangan terjadi pada masa yang akan datang," ujar dia.
"Apabila sistem yang sekarang ini terjadi lagi pada masa yang akan datang akan berulang, maka demokrasi yang kita harapkan menjadi sistem yang baik akan menjadi terbeli oleh kemampuan terkutuk. Kalau demokrasi sudah terbeli, dipengaruhi ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu, maka masa depan bangsa ini akan menjadi masalah besar," tutup JK.