Untung Rugi Demokrat Gabung Kabinet Jokowi Jelang Pilpres 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan menawari kursi menteri kepada Partai Demokrat. Tawaran itu dilakukan Jokowi saat bertemu Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (Jokowi) di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menganalisis, sebenarnya isu Demokrat bergabung ke koalisi pemerintah bisa dirunut dari peristiwa-peristiwa politik sebelumnya.

Kata dia, hal itu terlihat dari komunikasi yang mulai dibangun elit Demokrat dengan PDI Perjuangan. Di situ, ada penjajakan koalisi Pilpres yang ditandai dengan pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Walaupun ini tidak terwujud, tapi Demokrat kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang berisi partai-partai pendukung pemerintah,"

kata Saidiman saat dihubungi, Kamis (5/10).

Menurutnya, kemungkinan Demokrat masuk koalisi pemerintah juga semakin terbuka dengan posisi Nasdem dan PKB yang mengusung Anies Baswedan memakai isu perubahan.

"Apalagi dua menteri Nasdem terjerat kasus korupsi. Ada momentum pergantian menteri,"

ucapnya.

Untung Rugi Demokrat Gabung Kabinet Jokowi

Saidiman mengatakan, jika Demokrat bergabung ke pemerintah maka akan rugi dari sisi publik. Sebab, tidak ada lagi pihak yang menjadi oposisi selain PKS.

"Koalisi yang sangat gemuk itu bisa mengurangi check and balances pada pemerintah. Kekuatan politik yang terlalu dominan bisa membuat pemerintah kurang mendapat kontrol dalam kekuatan politik lain," katanya.

Sedangkan, dari hubungan parpol koalisi pemerintah akan ada kursi menteri yang dikorbankan. Sebab, bila Demokrat masuk dan harus duduk di kabinet, ada kursi menteri yang harus bergeser ke partai mercy.

"Nah partai yang kadernya di kursi itu sebelumnya yang akan terdampak. Kursi menteri pertanian, misalnya, punya potensi diduduki kader Demokrat jika benar mereka bergabung,"

ucap Saidiman.