Usai Diperiksa Polisi, Rektor UP Nonaktif Bersikukuh Ada Unsur Politisasi di Balik Laporan Pelecehan Seksual

Polisi merampungkan pemeriksaan terhadap rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif berinisial ETH, sebagai saksi terlapor kasus dugaan pelecehan terhadap bawahannya. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya, Kamis (29/2).

ETH telah mengklarifikasi kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pelecehan seksual terhadapnya.

"Alhamdulillah wawancaranya berjalan dengan lancar, proses hukum memang seperti ini. Tidak ada yang luar biasa, dan kami senang, saya senang karena akhirnya bisa mengungkapkan yang sebenarnya," kata ETH di Polda Metro Jaya, Kamis (29/2) siang.

Pemeriksaan terhadap ETH berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

ETH menyerahkan kepada penasihat hukumnya untuk memberikan pernyataan ke awak media.

Sementara itu, penasihat hukum ETH, Faizal Hafied menilai, pelaporan terhadap kliennya berhubungan erat dengan pemilihan rektor Universitas Pancasila.

"Kami yakini bahwa tidak akan ada LP yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor. Jadi ini kental sekali karena ada pemilihan rektor di bulan maret ini, ada pelaporan pelaporan sehingga mendiskreditkan klien kami," kata Faizal usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor di Polda Metro Jaya.

Faizal menepis cerita dugaan pelecehan dipaparkan kubu korban.

Faizal menilai pelaporan ini bagian dari upaya pembunuhan karakter terhadap kliennya.

"Kami mengklarifikasi bahwa semua yang beredar ini adalah berita yang tidak tepat, kurang tepat dan menyesatkan dan merupakan pembunuhan karakter untuk klien kami," kata Faizal.

Faizal mengatakan, kehadiran kliennya dalam pemeriksaan diharapkan memperjelas duduk perkara yang ada.

Faizal juga berharap penyidik polisi bisa mengungkap kasus ini secara tuntas dengan waktu yang singkat.

"Kami harapkan bahwa per-hari ini kita sudah sampaikan, kita sudah klarifikasi tadi. Dan nama baik beliau bisa dipulihkan sebagaimana sedia kala. Dan bisa bekerja kembali running untuk bisa memberikan yang terbaik kepada dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Universitas Pancasila," ujar Faizal.

Faizal bersikukuh ada dugaan politisasi di balik laporan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya.

"Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor, sebagaimana sering dialami di pilkada dan pilpres. Jadi ini yang menjadi catatan besarnya," kata Faizal.

Faizal membeberkan kecurigaan laporan pelecehan berkaitan dengan pemilihan rektor. Karena adanya rentang waktu sebagaimana diagendakan untuk tahapan proses pemilihan rektor sudah berlangsung sejak Januari lalu. Bahkan, Faizal mengklaim apabila tidak ada momentum pemilihan rektor. Dia meyakini tidak akan ada laporan polisi (LP) terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang menyasar kliennya tersebut.

"Jadi kalau tidak ada pemilihan rektor, maka kasus ini, tidak akan LP. Karena kasusnya dianggap waktu-waktu yang lama. Seharusnya apabila dirasa memang benar terjadi kejadian tersebut laporankan sesegera mungkin," kata Faizal.

Oleh sebab itu, Faizal menyatakan adanya kasus ini telah merugikan ETH yang mana kini telah dinonaktifkan sebagai rektor Universitas Pancasila (UP). Padahal, dia menyebut ETH telah memberikan banyak kontribusi terhadap kemajuan UP.

"Dengan adanya LP tersebut menyebabkan beliau ini dirugikan yang harusnya beliau masih bisa diberikan kesempatan melanjutkan. Namun yang terjadi adalah ya yang seperti kejadian kemarin tanggal 27 (dinonaktifkan)," tutur Faizal.

Namun demikian ketika di singgung soal kemungkinan ETH mencalonkan diri sebagai rektor UP kembali, Faizal enggan menjawabnya. Dia berdalih akan menjawab lebih lengkap dalam jumpa pers pada lain waktu.

"Kami belum bicara itu, tapi ini sebagai awal. Tapi nanti kami akan jelaskan lagi mungkin oleh karenanya, kami mengundang rekan-rekan untuk konpers secara resmi dan akan kami sampaikan detilnya jam 5 nanti di Artotel," ujar Faizal.

Adapun ETH dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan yang dialami DF seorang pegawai sesuai LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 12 Januari 2024.

Tanggapan UP

Terkait soal politisasi pemilihan rektor, pihak Universitas Pancasila menepis tudingan tersebut. Wakil Rektor 4 Universitas Pancasila, Diennaryati Tjokrosuprihatono memastikan bahwa kasus dugaan pelecehan seksual itu tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan rektor baru yang telah bergulir.

"Tidak ada hubungannya dengan pemilihan rektor. Sama sekali enggak ada," kata Diennaryati saat konferensi pers, Jakarta, Selasa (27/2).

Diennaryati menerangkan, kedua korban kasus dugaan pelecehan seksual tidak menuntut apapun kecuali hanya pemulihan nama baik saja.

"Tetapi waktunya pas saja. tidak ada sama sekali iktikad untuk mengganggu pemilihan rektor," ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) Yoga Satrio menambahkan, proses pemilihan rektor sudah berjalan sejak Januari 2024 dan diharapkan akan selesai akhir pada Maret 2024.

"Tanggal 2 April sudah ada rektor baru," ujar dia.

Yoga juga memastikan, bahwa pelaporan dugaan pelecehan seksual itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses pemillihan rektor.

"Kita tetap jalan sesuai ketentuan di UP bahwa rektor harus ada panitia 3 bulan sebelumnya. Kita bentuk itu. Tidak pernah lapor setelah kejadian, lalu lapornya ke polisi. kita enggak pernah menerima laporan baik lisan maupun tertulis," Yoga menandaskan.