Versi kubu Jokowi, kritik-kritik Prabowo ini dianggap salah data

Pertanyakan data soal rakyat hidup pas-pasan

Beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto menyebut ketimpangan ekonomi masih terjadi di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal ini terbukti dari 99 persen rakyat Indonesia masih hidup pas-pasan.

Menanggapi itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mempertanyakan data tingkat ketimpangan kesejahteraan hidup orang Indonesia yang disampaikan Prabowo. "Kritik yang disampaikan Pak Prabowo, angka 99 persen itu dari mana? Kita enggak tahu. Tapi yang jelas bahwa berapa persen orang kaya dan miskin, memang ada angkanya," ujarnya, di Istana Kepresidenan Bogor.

Pernyataan Prabowo dinilai tidak berbasis data

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut menanggapi pernyataan Prabowo Subianto soal 99 persen rakyat Indonesia masih hidup pas-pasan. Dia menganggap pernyataan Prabowo tidak berbasis data dan fakta.

Mantan Panglima TNI ini berharap, Prabowo mencari data yang jelas sebelum mengomentari kondisi ekonomi bangsa. "Kita bicara by data, bukan by nyeplos. Kita ini kan dikontrol semua orang. Kalau pemerintah bicara sembarangan, enggak bisa. Karena dikontrol oleh semua. Bank dunia atau semuanya ya ngetawain. Kalau ngomongnya enggak by data, tapi by perasaan, ya," kata Moeldoko, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Prabowo ditantang buka data gizi buruk

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengkampanyekan Gerakan Emas alias Gerakan Emak dan Anak Minum Susu. Melalui gerakan itu, dia ingin memperbaiki gizi anak yang menurutnya banyak kekurangan gizi dan protein.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Lena Mariana Mukti menantang Prabowo untuk membuka data soal kasus stunting. "Banyaknya ini berapa? Kami tidak bisa membalas dengan data kalau Pak Prabowo tidak kasih data. Kami minta Pak Prabowo serahkan datanya dulu," kata Lena.

"Gizi buruk atau angka stunting, gagal tumbuh anak itu sejak Pak Jokowi 2014 angkanya 38 persen. Alhamdulillah beberapa tahun ini secara bertahap bisa kami turunkan menjadi 30 persen dengan berbagai upaya antara lain peningkatan gizi ibu hamil ketika dia hamil itu juga diberi asupan gizi oleh program pemerintah," imbuh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding.

Data Prabowo dianggap menyesatkan

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut angka kemiskinan Indonesia naik sebesar 50 persen selama masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi pernyataan itu, Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pernyataan Prabowo itu menyesatkan.

"Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa kalau ada pernyataan yang datang dari siapa pun, termasuk dari Prabowo Subianto, yang menyebutkan kemiskinan di Indonesia naik 50 persen, itu adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan," kata Ngabalin.

Prabowo diminta tak beri informasi keliru

Prabowo Subianto mencurigai adanya permainan uang atau mark up dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT). Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai Prabowo telah menerima informasi yang salah mengenai proyek pembangunan moda transportasi kereta api ringan tersebut. Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia terlalu mahal. Padahal, kata Luhut, masih banyak yang jauh lebih mahal.

"Sudah ada datanya kalau kita rata-rata Rp 400 miliar per Km, di tempat lain ada Rp 600 miliar bahkan ada yang Rp 1 triliun, tergantung, kalau elevated pasti lebih mahal, tergantung tinggi elevasinya berapa, murah mahalnya," ujarnya.

Menko Luhut mengingatkan agar bawahan Prabowo jangan sampai memberikan informasi yang keliru. "Jangan sembarangan ambil kesimpulan. Saya itu sangat paham sekarang, kalau ada kasih-kasih informasi keliru kasihan Pak Prabowonya, pemimpinnya kok dikasih informasi yang salah," katanya.